Pemerintah Siapkan Jaminan Hidup dan Bantuan Ekonomi Korban Banjir Sumatera

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan jaminan hidup (jadup), bantuan pengisian perabotan rumah, serta program pemberdayaan ekonomi bagi korban banjir dan longsor di Sumatera. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat penanganan darurat sekaligus pemulihan pascabencana.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan sebesar Rp3 juta kepada setiap keluarga terdampak untuk pengadaan dan pengisian kembali perabotan rumah tangga yang rusak atau hilang.

“Bantuan ini untuk melengkapi isi rumah, seperti alat-alat dapur, kursi, meja, dan kebutuhan dasar lainnya, dengan nilai sebesar Rp3 juta,” kata Saifullah Yusuf dalam keterangannya pada Kamis (18/12/2025).

Selain bantuan perabotan, pemerintah juga tengah membahas skema jadup bagi penyintas bencana. Besaran jadup yang diusulkan sebesar Rp10 ribu per orang per hari dan masih dalam pembahasan lintas kementerian.

“Jika satu keluarga terdiri dari lima orang, maka bantuan jadupnya bisa mencapai Rp50 ribu per hari. Rencananya bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan,” ujar Saifullah.

Saifullah menegaskan keputusan akhir terkait besaran jadup akan ditetapkan setelah mempertimbangkan kondisi lapangan serta rekomendasi kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan untuk mendukung pemulihan ekonomi keluarga terdampak. Melalui program ini, setiap keluarga direncanakan menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

“Bantuan pemberdayaan ini disiapkan agar keluarga terdampak tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa kembali produktif,” ujar Saifullah.

Selain itu, pemerintah memberikan santunan kematian sebesar Rp15 juta per orang dan santunan luka berat sebesar Rp5 juta per orang. Kementerian Sosial telah menyalurkan santunan kepada korban jiwa di Aceh.

Saifullah Yusuf menyerahkan santunan kepada 31 ahli waris korban meninggal dunia yang telah selesai proses verifikasi di Kantor Dinas Sosial P3A Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada Selasa (16/12/2025).

Saifullah menyebut data penerima santunan dan bantuan lainnya masih bersifat sementara berdasarkan asesmen pemerintah daerah dan BNPB.

“Pemerintah akan terus memperbarui data agar seluruh korban terdampak mendapatkan haknya secara tepat sasaran,” ujar Saifullah.