3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan ini, nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan hingga menembus Rp 17.700-an per dolar AS ramai diperbincangkan publik. Muncul pula narasi-narasi yang mengaitkan posisi rupiah saat ini dengan krisis 1998.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengomentari ramainya pembicaraan publik tersebut. Ia berpandangan, ada kesalahpahaman masyarakat dalam memahami kondisi rupiah saat ini, terutama ketika dikaitkan dengan krisis di akhir Orde Baru saat rupiah anjlok ke Rp 17.000-an per dolar AS.
“Masyarakat sering salah mengartikan tentang nilai tukar rupiah dan selalu membandingkan dengan krisis 1998. Rupiah memang pada 1998 pernah mencapai Rp 17.000, bahkan mendekati Rp 19.000, tetapi rupiah saat itu berangkat dari angka Rp 2.000-an per dolar AS. Saat ini rupiah Rp 17.000 berangkat dari angka Rp 16.800—Rp 16.900 per dolar AS dan melalui proses volatilitas yang terjaga,” ujar Misbakhun saat menyampaikan sambutan dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia menuturkan, depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini kurang lebih sekitar 5 persen. Sementara itu, pada masa krisis 1998 rupiah anjlok ratusan persen atau kurang lebih 750 persen.
“Nah, ini yang harus dipahamkan oleh kita semua kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat memahami ‘oh rupiah ini’, ‘oh rupiah itu’, dan kemudian psikologis mereka seakan-akan ada krisis yang menghantui kita,” tegasnya.
Jauh dari Krisis
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung sepakat dengan komentar Misbakhun. Menurut dia, kondisi ekonomi Indonesia saat ini bahkan jauh dari kondisi krisis 1998. Hal itu terlihat dari berbagai data ekonomi yang dirilis.
“Tadi Pak Misbakhun menyinggung bahwa banyak kalangan, baik di media maupun media sosial, mengatakan ekonomi kita krisis seperti 1997—1998. Kalau kita melihat angka-angka data ekonomi, jauh dari situasi krisis,” ungkap Juda.
Ia menjelaskan, di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Indonesia masih tumbuh kuat di angka 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal I 2026. Tingkat inflasi juga relatif terjaga di level 2,42 persen (yoy) per April 2026.
Begitu juga dengan konsumsi rumah tangga yang tercatat berada di atas 5 persen, tepatnya 5,52 persen. Juda menyebut angka tersebut cukup tinggi karena indikasi ekonomi lemah adalah ketika angka konsumsi rumah tangga berada di bawah 5 persen. Konsumsi domestik diketahui merupakan penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Kemudian, realisasi pengeluaran pemerintah (government spending) juga tercatat tumbuh cukup tinggi, yakni 22 persen.
“Angka-angka ini adalah bukti bahwa kebijakan fiskal bekerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Juda menambahkan, pada tahun ini pemerintah mulai menerapkan strategi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih merata di setiap kuartal. Hal itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung menumpuk di akhir tahun. Strategi tersebut menjadikan APBN dinilai benar-benar berfungsi sebagai engine of growth.
