Pemkab Bandung Barat Perkuat Strategi Tekan Pengangguran, Fokus Perluas Kesempatan Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT - Pemkab Bandung Barat terus memperkuat strategi untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja. Pengentasan pengangguran menjadi bagian penting dari misi pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat, pada Agustus 2025 jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat tercatat sebanyak 67.927 orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,60 persen. Persentase itu mengalami penurunan 0,10 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 6,10 persen.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, penurunan tersebut menjadi perkembangan yang baik. Namun, menurutnya tetap perlu dilihat secara utuh karena jumlah masyarakat yang masuk ke dalam angkatan kerja juga terus bertambah. Dengan demikian, meskipun persentase pengangguran menurun, jumlah masyarakat yang membutuhkan pekerjaan masih cukup besar.

"Karena itu, perhatian pemerintah daerah tidak hanya tertuju pada penurunan angka, tetapi juga pada upaya memperluas kesempatan kerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Jeje saat dikonfirmasi, Rabu (29/7/2026).

Pemkab Bandung Barat melalui Dinas Tenaga Kerja, kata Jeje, sudah menjalankan dan menyiapkan program untuk mengikis angka pengangguran. Tujuannya, tentu saja untuk membantu masyarakat memperoleh keterampilan, informasi, dan akses terhadap kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Program yang telah dilaksanakan antara lain pelatihan berbasis kompetensi, job fair, walk-in interview, pemagangan, bimbingan jabatan, pelayanan kartu pencari kerja, pemanfaatan SIAPKerja, pembinaan Bursa Kerja Khusus di sekolah, fasilitasi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, serta fasilitasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara prosedural.

"Pelatihan diarahkan agar keterampilan pencari kerja semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Job fair dan walk-in interview dilaksanakan untuk mempertemukan pencari kerja secara langsung dengan perusahaan. Sementara itu, pemagangan menjadi salah satu jalan bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja pertama," kata Jeje.

Dinas Tenaga Kerja juga mendorong penyelenggaraan job fair khusus yang menyediakan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas. Menurut Jeje, kegiatan ini penting karena penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan kemampuan, kompetensi, dan jenis pekerjaan yang tersedia.

"Selain kesempatan kerja di dalam negeri, Dinas Tenaga Kerja juga memfasilitasi masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri melalui jalur yang prosedural. Salah satu upayanya adalah dengan menyelenggarakan job fair khusus lowongan kerja luar negeri bersama perusahaan penempatan PMI yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah," kata dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja KBB Yoppie Indrawan menambahkan, efektivitas program yang sudah dijalankan untuk mengikis angka pengangguran tidak cukup dinilai hanya dari banyaknya kegiatan atau jumlah peserta yang hadir.

"Yang lebih penting adalah apakah masyarakat menjadi lebih siap, memperoleh kesempatan mengikuti seleksi, diterima bekerja, mulai bekerja, dan mampu bertahan dalam pekerjaannya," ujar Yoppie.

Sehingga pihaknya akan mengevaluasi dan dan memperbaiki program yang udah dijalankan ini. Penurunan TPT dari 6,70 persen menjadi 6,60 persen menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Barat.

"Program yang dijalankan telah memberikan kontribusi dalam membuka akses tersebut. Namun, pemerintah daerah tetap melakukan perbaikan agar program semakin tepat sasaran, inklusif, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta mampu memberikan kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan," ujar Yoppie.