1 day ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov Jawa Barat mencatatkan sejarah dalam 80 tahun perjalanannya, dengan menyisakan saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hanya Rp500.000 saat akhir tahun. Namun, terjadi gagal bayar kontraktor senilai Rp621 miliar pada APBD 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengakui kondisi tunda bayar tersebut. Dia menyebutkan hal tersebut terjadi akibat target pendapatan progresif yang tidak tercapai, sementara belanja publik digenjot secara maksimal.
"Pak Gubernur memberikan arahan bahwa APBD 2025 kita kan progresif. Pendapatannya kita pasang kenceng, belanjanya kenceng, alhamdulillah ya ternyata belanjanya luar biasa. Nah, dari sisi pendapatan, bukan berarti kinerja pendapatan tidak baik ya, tapi targetnya yang di atas rata-rata," ujar Herman di Bandung, Selasa (6/1/2026).
Herman menjelaskan realisasi pendapatan hingga 31 Desember 2025, tercatat mencapai 94,37 persen dari total target Rp31,09 triliun, yang menyisakan kekurangan untuk menutup pos belanja senilai Rp621 miliar. Menurut dia, melesetnya target pendapatan dipengaruhi oleh pemangkasan dana transfer daerah sebesar Rp2,4 triliun serta pergeseran tren kendaraan bermotor yang memengaruhi pajak.
"Mobil baru ternyata tren ke mobil non-konvensional, mobil listrik makin tinggi. Kita tahu kan mobil listrik mendapatkan subsidi, mendapatkan keringanan. Sehingga otomatis ada target-target yang tidak tercapai," tuturnya.
Terkait kewajiban Rp621 miliar kepada pihak ketiga di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruangan, Dinas Perhubungan, dan dinas lainnya, Herman memastikan hak para kontraktor tetap aman dan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Ia mengklaim pihak kontraktor telah bersikap kooperatif setelah diberikan peringatan sejak awal mengenai dinamika keuangan daerah tersebut.
"Kami sudah berikan warning dari awal dan teman-teman mau menerima. Yang penting kan ada kepastian dan 2026 sudah pasti teralokasi dan pasti dibayar," kata Herman menegaskan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan mengingatkan eksekutif agar arus kas (cash flow) dijaga ketat agar peristiwa serupa tidak terulang di tahun 2026, mengingat ini adalah preseden baru bagi provinsi dengan slogan "Jabar Istimewa" tersebut.
"Terhadap dampak utang itu pasti ada. Ya tetapi memang ini kekuatan Pemprov untuk memberikan edukasi kepada pihak-pihak yang terkena tunda bayar ini, agar kepercayaannya masih tetap terjaga," ujar Iwan.
Sementara anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP Muhammad Romli mengusulkan strategi pembayaran utang tersebut dapat menggunakan pos Biaya Tidak Terduga (BTT) dalam APBD 2026 yang berjumlah Rp203 miliar, atau melakukan rasionalisasi pada program yang bukan prioritas.
sumber : Antara
