Pengamat Apresiasi Sikap Tenang Bupati Bandung Hadapi Berbagai Isu

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BANDUNG – Pengamat politik nasional M Khotib mengapresiasi sikap Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna (KDS) yang terlihat tetap tenang dan bersabar dalam menghadapi gempuran isu yang menerpa dirinya di media sosial.

Menurut Khotib, alih-alih 'berbalas pantun' dan melakukan serangan balik terhadap pihak-pihak yang menebar fitnah yang diarahkan kepadanya, KDS memilih tetap fokus bekerja untuk rakyat dan menjalankan roda pemerintahan.

Khotib mengatakan di dunia politik, seorang pemimpin tidak hanya diuji oleh kemampuannya menyusun program dan menjalankan pemerintahan. Pemimpin juga diuji oleh caranya menghadapi tekanan, tuduhan, kritik, bahkan serangan pribadi yang terkadang disampaikan dengan bahasa kasar dan jauh dari etika.

"Dalam konteks itulah, sikap Bupati KDS patut mendapatkan apresiasi. Di tengah berbagai tuduhan dan cercaan mengenai dugaan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan nepotisme yang diarahkan kepadanya, KDS memilih tetap tenang, tegar, dan tidak mudah terpancing," ujar Khotib kepada awak media, Ahad (2/8/2026).

Menurut Khotib, sebagian tuduhan yang diarahkan kepada KDS tersebut bahkan disertai kata-kata yang kasar, tidak sopan, dan cenderung menyerang kehormatan pribadi. Namun, kata Khotib, KDS tidak membalasnya dengan kemarahan.

"KDS juga tidak memilih jalan saling menghina atau mempertontonkan kegaduhan di ruang publik," ungkapnya.

Peneliti di sebuah lembaga survei tersebut menyebut KDS memperlihatkan sikap seorang pemimpin yang memahami bahwa tidak setiap provokasi harus dilayani, dan tidak setiap serangan harus dibalas.

"Ada kalanya diam, bersabar, dan tetap bekerja justru menjadi jawaban yang paling bermartabat. Salut saya sama KDS, dia tetap tenang dan sabar," kata Khotib.

Terhadap berbagai tuduhan yang kini menjadi perhatian publik, KDS memilih mempercayakannya kepada proses hukum yang sedang berjalan. Khotib menegaskan benar atau tidaknya suatu tuduhan tidak bisa ditentukan oleh teriakan paling keras, tekanan massa, potongan informasi di media sosial, ataupun penghakiman sepihak.

"Semua harus dibuktikan berdasarkan fakta, alat bukti, dan mekanisme hukum yang sah. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Seseorang tidak boleh dianggap bersalah hanya karena telah dituduh, disebut-sebut, atau diserang berulang kali di ruang publik," kata Khotib.

Khotib menilai keputusan KDS untuk tidak bergeming menghadapi berbagai tuduhan tersebut menunjukkan kepercayaan dirinya terhadap proses hukum. Khotib mengapresiasi sikap KDS yang tidak berusaha melawan tuduhan dengan kegaduhan baru. KDS lebih memilih tetap menjalankan tugas sebagai Bupati Bandung pada periode keduanya.

"Saya melihat, bagi KDS waktu dan energi seorang kepala daerah terlalu berharga apabila hanya dihabiskan untuk melayani provokasi yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Itu sikap luar biasa," kata Khotib.

Ia pun menyarankan KDS terus fokus bekerja melayani masyarakat Kabupaten Bandung. Sebab, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung.

"Rakyat tentu lebih membutuhkan bupatinya bekerja daripada sibuk berbalas kata dengan orang-orang yang menyerangnya. Rakyat membutuhkan kebijakan, bukan kegaduhan," kata dia.

Menurutnya, masyarakat Kabupaten Bandung lebih menunggu hasil pembangunan, bukan tontonan pertengkaran politik dan fitnah keji yang tidak berkesudahan.

KDS sendiri mengaku sudah terbiasa menghadapi tekanan dan provokasi sejak periode pertama kepemimpinannya. Khotib menilai pengalaman tersebut tampaknya telah membentuk kematangan emosional dan politiknya. KDS memahami bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula ujian yang akan dihadapinya.

Khotib sepakat bahwa kritik merupakan bagian yang sah dalam demokrasi. Pengawasan terhadap pejabat publik juga merupakan kebutuhan. Bahkan, laporan mengenai dugaan pelanggaran hukum harus dihormati dan ditindaklanjuti secara profesional.

Namun, lanjut dia, kritik berbeda dengan penghinaan. Pengawasan juga berbeda dengan penghakiman, fitnah, dan serangan pribadi.

"Demokrasi akan kehilangan martabat ketika perbedaan politik disampaikan melalui kata-kata kasar, ancaman, atau tuduhan yang belum teruji kebenarannya," kata Khotib.

Ia menegaskan demokrasi seharusnya menjadi arena pertarungan gagasan, program, integritas, dan prestasi, bukan arena untuk saling merendahkan kehormatan.

Khotib mengingatkan bahwa apabila serangan-serangan tersebut berkaitan dengan kepentingan politik atau pembelaan terhadap pihak-pihak yang gagal dalam kontestasi Pilkada sebelumnya, maka jalan yang paling terhormat adalah menunggu Pilkada berikutnya.

"Dalam demokrasi selalu tersedia kesempatan untuk bertanding kembali. Pihak yang kalah hari ini dapat mempersiapkan diri untuk menang pada pemilihan berikutnya. Namun, perjuangan itu harus dilakukan secara ksatria, terbuka, adil, dan menghormati pilihan rakyat," kata dia.

"Tidak perlu merusak legitimasi pemerintahan melalui provokasi yang berkepanjangan. Tidak perlu pula menyerang pribadi seseorang hanya karena kecewa terhadap hasil pemilihan," tambah dia.

Sikap tenang, tegar, dan fokus bekerja yang ditunjukkan KDS, kata Khotib, merupakan pelajaran penting bagi para pemimpin. Tidak semua suara keras harus ditanggapi dengan suara yang lebih keras.

"Tidak semua penghinaan perlu dibalas dengan penghinaan. Kadang-kadang, prestasi dan hasil kerja merupakan jawaban yang jauh lebih kuat daripada seribu bantahan," ujar Khotib.