Penghargaan GM-DTGI Jadi Pemicu Percepat Layanan Publik Digital

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Transformasi digital di Indonesia kini memasuki fase yang semakin serius. Tantangan seperti infrastruktur TIK yang tidak memadai, kurangnya sinkronisasi tingkat pemerintahan, dan tingkat literasi digital yang rendah adalah masalah besar. Namun di balik itu, muncul inisiatif Gadjah Mada Digital Transformation Governance Indeks (GM-DTGI) untuk mengukur seberapa jauh langkah daerah dalam berbenah.

Indeks ini adalah alat yang objektif untuk menilai kesiapan dan implementasi tata kelola transformasi digital di kabupaten/kota. Dengan tujuh pilar utama, GM-DTGI berharap dapat memberi pemerintah daerah arahan yang jelas. Meliputi tata kelola dan kepemimpinan, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik dan manajemen perubahan, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berpusat pada pengguna, keamanan siber dan privasi.

Bukan hanya sekadar data, hasil penilaian ini dapat berfungsi sebagai garis besar untuk pembangunan layanan publik yang lebih cepat, jelas, dan akuntabel. Selain itu, dekan FEB UGM, Prof Didi Achjari menekankan pentingnya tata pamong yang kuat sebagai dasar. Ia menyebut, tata kelola tidak mungkin terwujud tanpa komitmen dan praktik yang konsisten, termasuk di lingkungan kampus.

“Governance kalau dalam pemahaman kami sering disebut sebagai tata pamong, dan ini tidak mungkin tercapai tanpa governance di lingkungan UGM,” ujarnya pada acara penyerahan penghargaan GM-DTGI 2025 di Auditorium MM FEB UGM, Kamis (18/9/2025)

Sejalan dengan itu, Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof Syaiful Ali menyatakan bahwa transformasi digital membutuhkan kepemimpinan yang kuat, reformasi birokrasi, penguatan SDM, dan keterlibatan masyarakat.

“Transformasi digital bukan hanya tentang penerapan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola perubahan ini dengan baik melalui tata kelola yang efektif. Dalam hal ini kami menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kuat, reformasi birokrasi, penguatan SDM, serta pelibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama,” ungkapnya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, turut menilai GM-DTGI sebagai langkah strategis. Ia menyebut bahwa upaya seperti itu dapat memperkaya pembicaraan dan menjadi rujukan untuk mengukur kematangan transformasi digital di daerah. Menurutnya, dengan manajemen yang baik, digitalisasi dapat membuka peluang besar bagi tata kelola pemerintahan.

“Penerapan transformasi digital dapat membuka banyak peluang untuk pemerintahan daerah, seperti tata kelola keterampilan digital secara terpadu, sistem yang menyediakan jejak audit transaksi dengan jelas, serta pemerataan tata kelola digital dari pusat hingga daerah. Semua ini pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Nezar.

Sementara itu, penghargaan GM-DTGI tahun ini juga menjadi momen penting bagi daerah-daerah yang berhasil meraih penghargaan. Kabupaten Sragen salah satunya, daerah yang masuk dalam jajaran terbaik. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sragen, Catur Sarjanto, melihat penghargaan ini sebagai pengukur dan dorongan untuk perbaikan.

“Harapannya di penilaian yang akan datang kami bisa menyempurnakan kelemahan yang saat ini kami alami. Dan untuk transformasi digital ini tentunya mengarah pada pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi layanan publik harus kita lakukan agar lebih cepat, murah, dan transparan, sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan pemerintah,” tuturnya.

GM-DTGI bukan sekadar penghargaan, melainkan ajang yang mendorong kolaborasi, memperkuat literasi digital masyarakat, dan membangun standar tata kelola yang merata di seluruh kabupaten/kota. Transformasi digital adalah kebutuhan yang harus dijalankan agar pemerintahan secara nyata menunjukkan manfaatnya dengan layanan yang cepat, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat.