Perang, Hegemoni, dan Ujian Moral Peradaban, Refleksi Surat Al Baqarah Ayat 30

REPUBLIKA.CO.ID -- Konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran tidak dapat dibaca sekadar sebagai eskalasi militer di Asia Barat. Ia jauh lebih besar dari itu. Perang ini adalah cermin retak dari tata dunia modern—sebuah tata dunia yang gemar berbicara tentang hukum, perdamaian, dan stabilitas, tetapi terlalu sering berjalan di bawah logika kekuatan, dominasi, dan penaklukan kehendak politik.

Kita kembali dipertontonkan pada satu ironi lama: ketika kekuatan merasa dirinya cukup sah untuk bertindak, hukum sering kali mundur selangkah, dan moralitas dipaksa diam di pinggir sejarah.

Karena itu, perang ini penting bukan hanya karena ledakan misil dan manuver militernya, tetapi karena ia menyingkap sesuatu yang lebih mendasar: krisis moral dalam sistem internasional.

Di balik istilah-istilah diplomatik seperti “pertahanan diri”, “stabilitas kawasan”, atau “pencegahan ancaman”, perang kerap digerakkan oleh hasrat yang lebih telanjang—perebutan pengaruh, pengamanan kepentingan strategis, dan pengendalian arsitektur kekuasaan kawasan.

Dalam konteks itu, konflik AS–Israel dan Iran pada dasarnya adalah pertarungan tentang siapa yang berhak menentukan masa depan Asia Barat, dengan norma siapa, dan untuk kepentingan siapa.

Realisme Politik dan Logika Kekuatan

Dalam studi hubungan internasional, salah satu pendekatan paling jernih untuk membaca konflik seperti ini adalah realisme politik. Perspektif ini berangkat dari asumsi bahwa dunia internasional tidak pernah sepenuhnya diatur oleh moralitas, melainkan oleh kepentingan, keamanan, dan distribusi kekuatan.

Hans J Morgenthau menegaskan bahwa politik internasional pada dasarnya adalah perjuangan untuk kekuasaan. Sementara Kenneth Waltz menunjukkan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis—yakni tanpa otoritas global yang sungguh-sungguh mampu memaksa semua pihak tunduk secara adil—negara-negara akan terus berupaya menjaga kelangsungan hidupnya melalui akumulasi daya, aliansi, dan kalkulasi strategis.

Dalam kerangka itu, Iran tidak hanya dipandang sebagai sebuah negara, melainkan sebagai kutub resistensi regional yang dianggap mengganggu desain keseimbangan kekuatan yang selama ini dikehendaki oleh AS dan Israel.

Sebaliknya, tindakan AS dan Israel dapat dibaca sebagai upaya untuk mencegah lahirnya kekuatan tandingan yang berpotensi membatasi pengaruh mereka di kawasan.

Secara analitis, realisme membantu kita memahami mengapa perang seperti ini terus berulang. Tetapi secara moral, realisme tidak cukup untuk menjawab apakah yang terjadi dapat dibenarkan. Bahwa suatu tindakan bisa dijelaskan, tidak berarti ia otomatis layak dibenarkan.

Kalimat ini penting ditegaskan, sebab di sinilah penyakit utama dunia modern bermula: Kita memiliki teori yang sangat canggih untuk menjelaskan perang, tetapi terlalu lemah untuk membangun batas etis yang cukup kuat guna mencegahnya. Kita semakin pandai membaca kekuasaan, tetapi semakin gagal menundukkan kekuasaan di hadapan nurani.

Perang Modern dan Beban Sistemik

Perang modern tidak lagi berhenti di medan tempur. Ia menjalar sebagai krisis multidimensi: militer, ekonomi, energi, logistik, diplomasi, bahkan psikologi publik. Ketika ketegangan meningkat di Asia Barat—terutama di sekitar jalur energi strategis—dampaknya segera merembet ke seluruh dunia.

Pasar energi terguncang, rantai pasok terganggu, tekanan fiskal meningkat, dan biaya hidup ikut menanjak. Dalam konteks seperti ini, perang regional berubah menjadi beban global. Negara-negara yang tidak ikut bertempur pun dipaksa membayar ongkosnya melalui inflasi, ketidakpastian investasi, dan kerentanan ekonomi yang meluas.

Namun seperti biasa, dalam setiap perang, pihak yang paling sedikit menentukan keputusan justru menjadi pihak yang paling besar menanggung akibatnya: masyarakat sipil.

Mereka kehilangan rasa aman, akses layanan dasar, penghidupan, dan dalam banyak kasus, kehilangan masa depan. Kota dapat dibangun kembali, tetapi trauma sosial dan luka kemanusiaan sering kali bertahan jauh lebih lama daripada usia perang itu sendiri.

Karena itu, memperdebatkan siapa yang menang dan siapa yang kalah sering kali terlalu dangkal. Dalam perang yang menghancurkan fondasi kehidupan sosial, kemenangan militer tidak selalu berarti kemenangan politik, apalagi kemenangan moral.

Sejarah bahkan berulang kali memperlihatkan bahwa banyak perang berakhir tanpa pemenang sejati. Yang tersisa hanyalah reruntuhan, dendam kolektif, dan generasi yang tumbuh dalam memori kehancuran.

Kegagalan Hegemoni sebagai Fondasi Stabilitas

Selama beberapa dekade, Asia Barat dipaksa hidup dalam satu asumsi besar: bahwa stabilitas dapat diciptakan melalui dominasi sepihak. Dalam praktiknya, pendekatan ini justru melahirkan pola yang berulang—intervensi, perang proksi, sanksi, delegitimasi, dan siklus permusuhan yang tak kunjung selesai.

Masalahnya sederhana, tetapi sangat menentukan: hegemoni mungkin dapat menciptakan ketertiban sementara, tetapi hampir tidak pernah melahirkan keadilan yang berkelanjutan. Dan ketertiban tanpa keadilan pada akhirnya hanya akan melahirkan ledakan yang tertunda.

Di sinilah letak paradoks besar tata dunia modern. Kekuatan-kekuatan besar kerap berbicara atas nama stabilitas, tetapi stabilitas yang mereka bayangkan sering kali tidak lebih dari terpeliharanya arsitektur kekuasaan yang menguntungkan mereka sendiri.

Dalam logika seperti ini, keamanan tidak lagi menjadi barang publik global, melainkan instrumen selektif yang ditentukan oleh siapa yang kuat dan siapa yang boleh dilukai.

Itulah sebabnya kawasan ini terus hidup dalam situasi rapuh. Ketika keamanan didefinisikan hanya dari sudut pandang satu blok kekuatan, maka pihak lain akan selalu memandang dirinya berada dalam ancaman permanen.

Dalam situasi seperti itu, eskalasi hanyalah soal waktu.

Maka, jika dunia sungguh ingin mencegah konflik berulang, yang harus dipikirkan bukan hanya penghentian perang sesaat, melainkan perubahan arsitektur keamanan kawasan secara lebih adil dan berimbang.

Ke Arah Tatanan yang Lebih Adil

Asia Barat tidak memerlukan dominasi baru. Yang dibutuhkan adalah tatanan keamanan baru yang memungkinkan negara-negara di kawasan hidup berdampingan tanpa saling mengancam secara permanen.

Dalam konteks ini, gagasan tentang peaceful coexistence atau koeksistensi damai menjadi penting. Koeksistensi damai tidak berarti menghapus seluruh perbedaan ideologi, mazhab, kepentingan, atau orientasi politik. Itu mustahil. Tetapi ia menuntut adanya kesepakatan minimum bahwa perbedaan tersebut tidak boleh terus-menerus diterjemahkan ke dalam logika perang.

Salah satu kegagalan besar peradaban modern adalah ketidakmampuannya membedakan secara dewasa antara perbedaan dan permusuhan. Padahal, peradaban yang matang bukanlah peradaban yang meniadakan perbedaan, melainkan yang mampu mengelola perbedaan tanpa harus menumpahkan darah.

Di titik inilah negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu melakukan refleksi strategis. Dunia Islam terlalu lama hadir hanya sebagai reaksi atas krisis, bukan sebagai subjek yang merancang tatanan alternatif.

Ke depan, sudah saatnya dipikirkan secara serius kemungkinan membangun mekanisme keamanan kolektif di antara negara-negara Muslim—bukan sebagai blok konfrontatif, melainkan sebagai arsitektur keamanan defensif untuk menciptakan deterensi, keseimbangan, dan stabilitas. Sebab sulit membayangkan suatu kawasan benar-benar stabil jika keamanan dan masa depannya terus ditentukan terutama oleh kekuatan eksternal yang memiliki agenda hegemonik sendiri.

Tentu, gagasan ini tidak mudah diwujudkan. Dunia Islam sendiri masih terbelah oleh rivalitas internal, perbedaan kepentingan, dan ketergantungan strategis. Namun justru karena tantangannya besar, kebutuhan akan visi jangka panjang menjadi semakin mendesak.

Ibn Khaldun mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak ditopang oleh solidaritas sosial dan keadilan pada akhirnya akan rapuh dari dalam. Dalam pengertian itu, stabilitas kawasan tidak mungkin dibangun hanya dengan senjata, pangkalan militer, atau tekanan diplomatik. Ia hanya dapat tumbuh dari legitimasi, kepercayaan, dan rasa keadilan yang diakui bersama.

Palestina dan Pusat Luka Kawasan

Pembicaraan apa pun tentang perdamaian Asia Barat akan selalu timpang jika mengabaikan Palestina. Selama persoalan Palestina tidak diselesaikan secara adil, maka setiap pembicaraan tentang stabilitas kawasan pada dasarnya berdiri di atas fondasi yang rapuh.

Palestina bukan sekadar soal wilayah. Ia menyangkut martabat, hak politik, identitas, kedaulatan, dan ingatan kolektif yang membentuk kesadaran kawasan selama puluhan tahun. Karena itu, Palestina bukan hanya luka geopolitik, tetapi juga luka moral yang terus membuka borok standar ganda dunia internasional.

Setiap proyek perdamaian yang tidak menyentuh akar ketidakadilan di Palestina pada akhirnya hanya akan melahirkan jeda, bukan penyelesaian. Dan jeda yang tidak disertai keadilan, cepat atau lambat, akan kembali pecah menjadi kekerasan.

Karena itu, gagasan tentang eksistensi dua negara—Palestina dan Israel—hanya akan bermakna bila dibangun di atas keadilan yang nyata, bukan sekadar formula diplomatik yang terus diulang tanpa keberanian politik untuk menegakkannya.

Perdamaian tidak akan pernah lahir dari pengingkaran atas luka sejarah. Ia hanya mungkin tumbuh dari pengakuan, keadilan, dan keberanian membangun tatanan yang tidak lagi melegitimasi ketimpangan.

Krisis Moral Dunia Internasional

Pada akhirnya, konflik ini memperlihatkan satu hal yang lebih mendasar: dunia internasional hari ini tidak sesungguhnya kekurangan hukum, resolusi, atau lembaga. Yang justru semakin langka adalah konsistensi moral.

Standar ganda telah lama menjadi salah satu penyakit paling serius dalam tata dunia. Yang lemah sering kali dipaksa tunduk pada hukum, sementara yang kuat diberi ruang untuk menafsirkan pelanggaran sebagai hak mempertahankan diri.

Dalam situasi seperti itu, hukum internasional kehilangan wibawa, dan tatanan global kehilangan legitimasi moralnya.

Kita menyaksikan sebuah dunia yang semakin fasih mengutuk pelanggaran, tetapi semakin selektif dalam menentukan siapa yang boleh dihukum dan siapa yang boleh dimaafkan. Di situlah wajah paling rapuh dari peradaban modern tersingkap: bukan karena ia tidak memiliki hukum, melainkan karena ia tidak lagi memiliki keberanian yang sama untuk menegakkannya secara adil.

Jika dunia terus dikelola dengan logika seperti ini, maka perang akan selalu menemukan pembenarannya, dan kemanusiaan akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan.

Dan ketika hukum kehilangan keberanian moralnya, sejarah biasanya mulai berjalan menuju kegelapan.

Al-Baqarah 30 dan Amanah Kekhalifahan

Pada titik tertentu, semua pembacaan geopolitik akan kembali pada pertanyaan yang lebih mendasar tentang manusia itu sendiri: mengapa makhluk yang diberi akal dan nurani justru terus mengulangi sejarah kekerasannya?

Alqur’an telah merekam pertanyaan itu secara sangat mendalam dalam Surat Al-Baqarah ayat 30:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.’ Mereka berkata, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?’ Dia berfirman, ‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’”

(QS Al-Baqarah: 30)

Ayat ini menyimpan satu pengakuan yang jujur tentang manusia: Bahwa dalam dirinya memang terdapat potensi merusak dan menumpahkan darah. Tetapi justru karena itulah manusia tidak diciptakan hanya sebagai makhluk biologis, melainkan sebagai pemikul amanah moral dan peradaban.

Menjadi khalifah berarti tidak sekadar hidup di bumi, tetapi bertanggung jawab atas wajah bumi yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia bukan mandat dominasi, melainkan amanah untuk menata, memelihara, dan menegakkan keadilan.

Dengan demikian, sejarah perang tidak semata menunjukkan kegagalan manusia, tetapi juga menegaskan bahwa amanah kekhalifahan selalu berada dalam ujian. Dan mungkin, ujian terbesar manusia modern bukanlah apakah ia mampu membangun senjata yang lebih canggih, melainkan apakah ia masih mampu membangun nurani yang lebih tinggi daripada hasrat berkuasa.

Pertanyaannya hari ini menjadi sangat relevan: Di tengah perang, hegemoni, dan kerakusan geopolitik, apakah manusia modern masih memiliki kapasitas moral untuk membuktikan bahwa ia memang layak menjadi khalifah di bumi?

Penutup

Asia Barat tidak akan pernah benar-benar damai selama ia terus dipelihara dalam struktur ketimpangan kekuasaan, ancaman permanen, dan standar ganda internasional. Kawasan ini tidak membutuhkan lebih banyak dominasi. Ia membutuhkan lebih banyak keadilan, lebih banyak keseimbangan, dan lebih banyak keberanian moral.

Dunia boleh terus berbicara dengan bahasa realisme. Dan memang, realisme sering kali diperlukan agar kita tidak naif dalam membaca kekuasaan. Tetapi bila realisme dilepaskan sepenuhnya dari etika, ia akan berubah menjadi filsafat pembenaran bagi perang tanpa akhir.

Karena itu, tugas zaman ini bukan sekadar memahami mengapa perang terjadi. Tugas yang lebih besar adalah memastikan bahwa di tengah semua itu, manusia tidak sepenuhnya kehilangan kapasitasnya untuk membangun tata dunia yang lebih layak bagi dirinya sendiri.

Dan mungkin, di tengah kebisingan senjata, inilah pertanyaan yang harus terus dijaga oleh hati nurani manusia: Masih mampukah kita membuktikan bahwa kepercayaan Tuhan kepada manusia tidak sepenuhnya salah?

Dengan kata lain, amanah kekhalifahan itu harus dibuktikan—bukan dengan dominasi, melainkan dengan keadilan. Sebab perdamaian sejati bukan sekadar jeda di antara dua perang, melainkan buah dari keberanian moral untuk menegakkan martabat manusia bagi semua.

Jika tidak, maka yang runtuh kelak bukan hanya satu kawasan, melainkan juga sisa-sisa kehormatan peradaban manusia itu sendiri.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.