2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –– Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
Policy Strategist CERAH, Naomi Devi Larasati, mengatakan ketegangan di kawasan Timur Tengah menjadi pengingat pentingnya diversifikasi sumber energi nasional. Menurut dia, ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap guncangan harga dan gangguan pasokan akibat konflik internasional.
“Dengan PLTS 100 GW, Indonesia dapat membangun ketahanan energi domestik yang lebih tahan terhadap goncangan konflik geopolitik global,” ujar Naomi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Ia menilai tren global saat ini menunjukkan sejumlah negara kembali menggunakan batu bara demi menjaga keamanan pasokan energi. Namun, langkah tersebut dinilai hanya bersifat jangka pendek dan berisiko tinggi dalam jangka panjang, terutama di tengah tekanan kebijakan internasional terhadap energi berbasis karbon.
Naomi menambahkan, sektor energi fosil kini menghadapi tantangan ganda. Selain volatilitas harga, lembaga keuangan global mulai menarik diri dari pendanaan proyek batu bara. Di sisi lain, kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) berpotensi membebani produk ekspor yang masih bergantung pada energi karbon tinggi.
Pengalaman negara lain juga menjadi rujukan. Pakistan, misalnya, mempercepat pengembangan energi terbarukan setelah terdampak konflik Rusia–Ukraina, sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan meningkatkan ketahanan industri domestik.
Selain aspek ketahanan energi, pengembangan PLTS skala besar juga dinilai membuka peluang bagi pertumbuhan industri hijau nasional. Mulai dari manufaktur panel surya, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi yang dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.
Namun demikian, realisasi target tersebut membutuhkan penyesuaian kebijakan yang signifikan. Saat ini, target PLTS dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) masih berada di kisaran 17 GW, jauh di bawah potensi yang diusulkan.
Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan Kadin Indonesia, Feiral Rizky Batubara, menilai penguatan tata kelola menjadi faktor kunci dalam menarik investasi ke sektor ini.
Menurut dia, perbaikan proses tender yang transparan, konsistensi regulasi, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal sangat diperlukan untuk mendorong masuknya modal.
“Kita membutuhkan skema pembiayaan hijau agar seluruh program transisi energi memiliki akses pendanaan yang lebih mudah. Instrumennya bisa berupa green bond, tax deduction, hingga penerapan carbon tax,” ujar Feiral.
sumber : Antara
