Purbaya Sebut Wacana Mutasi 16 Ribu Pegawai Bea Cukai Baru Sebatas Gertakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal merumahkan sebanyak 16 ribu pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hanya sebatas gertakan. Namun, ia menekankan hal itu bisa saja dilakukan jika dalam satu tahun ke depan kinerja Bea dan Cukai tidak maksimal.

Purbaya mengonfirmasi belum ada pembahasan soal tindak lanjut ancamannya merumahkan belasan ribu pegawai Bea dan Cukai atau membekukan Bea dan Cukai dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hal itu menunjukkan perkara tersebut memang belum diseriuskan.

“Belum ada (diskusi dengan Menteri PANRB). Itu kan gini, kira-kira kita minta waktu satu tahun untuk memperbaiki Bea Cukai. Ini kan beberapa minggu saja sudah kayak gini, sudah lumayan (perbaikannya), artinya mereka mampu, memang perlu didorong-dorong saja, digebuk-gebuk lah,” kata Purbaya usai acara peresmian alat pemindai peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Lestari, serta peluncuran aplikasi kepabeanan berbasis AI di kawasan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Berdasarkan pengamatannya mengenai kinerja Bea dan Cukai belakangan ini, ia menilai para anak buahnya sudah cukup melakukan berbagai upaya yang sesuai dengan harapannya. Ia menyebut para pegawai Bea dan Cukai merupakan orang-orang yang pintar sehingga bisa diandalkan.

“Nanti kalau setahun ke depan enggak ada kemajuan, mungkin kita akan mikir hal itu. Tapi kalau sudah maju, sudah bagus, buat apa lagi? Jadi masih terlalu dini untuk ngomong dengan PANRB tentang pembekuan pegawai. Masih belum ke sana langkahnya,” tegasnya.

Purbaya menekankan langkahnya saat ini adalah memperbaiki DJBC semaksimal mungkin. Di antaranya dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dalam sistem Bea dan Cukai serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM)-nya.

“Kita mesti maintain dan jaga. Karena kalau membangun yang baru (SDM baru), mungkin enggak segampang itu. Jadi kita luruskan saja semuanya. Jadi langkah kita itu,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan pihaknya belum membahas secara khusus rencana itu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyebut urusan organisasi harus dilihat terlebih dahulu sebelum berbicara soal pegawai.

“Saya belum diskusi dengan Pak Menteri Purbaya, karena masalah pegawai itu kan tadi ikutannya dengan masalah organisasi. Nanti tentunya saya harus lihat apakah lembaganya atau sistemnya yang memang harus diperbaiki, baru kita bicara orangnya. Jadi saya memang belum ada diskusi dengan beliau,” ujar Rini di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

“Saya memang sudah berencana untuk meminta waktu, namun beliau masih ada beberapa agenda yang belum disampaikan,” lanjutnya.

Rini menilai mutasi maupun rotasi pegawai merupakan hal wajar dalam birokrasi. Namun, ia mengingatkan fungsi negara tetap harus berjalan, termasuk tugas pokok Bea Cukai.

“Kalau masalah mutasi, rotasi itu suatu yang biasa, ya. Tetapi kan tentunya urusan pemerintahan itu tetap harus dijalankan. Ada Bea Cukai, ada fungsi-fungsi pemerintahan, nah itu tentunya harus dilaksanakan oleh PNS. Tapi kalau masalah mutasi seperti itu, itu adalah suatu hal yang biasa,” jelasnya.