Ranperda Air Jabar Diarahkan untuk Lindungi Layanan dan Tingkatkan PAD

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG — Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) XI DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air harus mampu menjadi instrumen yang seimbang antara peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan keberlanjutan layanan air bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengatakan kebijakan yang dihasilkan dari pansus ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada kontribusi fiskal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keberlanjutan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih.

“Pembahasan pansus ini harus komprehensif dan tidak menimbulkan pihak yang dirugikan. Justru ranperda ini diharapkan mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas,” ujar Iwan saat kunjungan kerja Pansus XI ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Tarum, Kabupaten Karawang, Rabu (15/4/2026).

Anggota Pansus XI, Jenal Aripin menambahkan, pembahasan tidak hanya difokuskan pada aspek fiskal semata. Pansus juga menaruh perhatian besar pada kualitas air yang dikonsumsi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Pansus menggali berbagai informasi terkait standar kualitas air, proses pengolahan, hingga tantangan yang dihadapi Perumda dalam menjaga mutu air agar tetap layak dan aman.

“Pengelolaan air yang baik akan berdampak langsung kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Karena itu, pembahasannya harus lebih komprehensif dan mendalam,” kata Jenal.

Ia menjelaskan, kunjungan ini bagian dari upaya pendalaman materi dalam pembahasan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air, khususnya terkait rencana kenaikan pajak penggunaan air permukaan.

Pansus XI juga berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai sektor, baik dari sisi pelayanan publik maupun kontribusinya terhadap PAD.

Selain itu, diskusi turut menyoroti kondisi ketersediaan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis, seperti di Tegalwaru dan Telukjambe. Hal ini menjadi perhatian serius agar kebijakan yang dirumuskan tetap berpihak pada keberlanjutan sumber daya air dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, ranperda yang tengah dibahas diharapkan mampu menjadi landasan kebijakan yang tidak hanya memperkuat pendapatan daerah, tetapi juga menjamin akses air bersih yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.