Refleksi APSIPOL: Kebencanaan Isu Politik Strategis Nasional 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) menggelar Refleksi Akhir Tahun 2025 secara daring pada 30 Desember 2025.

Acara bertema "Evaluasi Holistik Politik Lingkungan dan Kebencanaan" menghadirkan narasumber pakar seperti Prof. Dr. Purwo Santoso dari UGM, Prof. Dr. Asrinaldi dari Universitas Andalas, Rachmawati Husein dari BNPB dan UMY, serta perwakilan Sekda Jawa Barat Dr. Hj. Ai Saadiyah Dwidaningsih.

Ketua Umum APSIPOL Dr. Asep A. Sahid Gatara membuka acara dengan sambutan dan meluncurkan open donasi untuk rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Inisiatif ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat dengan tagline "Politik adalah Kemanusiaan".

Dr. Asep menekankan bahwa bencana sepanjang 2025 bukan hanya alamiah, melainkan akibat tata kelola dan keadilan struktural yang lemah. Partisipasi semua pihak menjadi kunci untuk memahami akar masalah kebencanaan. Refleksi ini bertujuan membangun kesadaran kolektif tentang tabiat alam dan hubungannya dengan perilaku manusia.

Prof. Purwo Santoso menyatakan setiap sistem mereproduksi berkah sekaligus petaka, termasuk sistem politik dan alam. Ia menilai politik lingkungan perlu integrasi dalam pembangunan untuk pengendalian ruang dan pemulihan ekosistem.

Prof. Asrinaldi mengkritik state capture dan resentralisasi yang melemahkan daerah dalam mengelola sumber daya alam.

Ia mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk penanggulangan bencana yang lebih mandiri.

Rachmawati Husein menyoroti dominasi pendekatan responsif atas preventif serta fragmentasi regulasi. Ia menyerukan fokus jangka panjang pada mitigasi risiko bencana.

Perwakilan Jawa Barat memaparkan tantangan triple planetary crisis dan kebijakan lokal seperti pengendalian alih fungsi lahan serta penanganan sampah.

APSIPOL dalam sikap resminya menegaskan kebencanaan sebagai isu politik strategis yang memerlukan paradigma preventif, integrasi keadilan ekologis, serta partisipasi masyarakat terdampak.

Asosiasi ini mendorong dunia pendidikan tinggi ilmu politik untuk mengembangkan kajian kebencanaan dan menjadi ruang kritik akademik terhadap kebijakan tidak berkelanjutan.