RI Pacu Pasar Karbon, Sistem SRUK Mulai Diuji Coba

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur perdagangan karbon nasional melalui uji coba Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK. Langkah ini dilakukan untuk mengejar kebutuhan pendanaan iklim yang terus meningkat.

Platform digital ini akan menjadi pusat pencatatan seluruh aktivitas kredit karbon di Indonesia sekaligus fondasi utama pasar karbon nasional.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan, SRUK ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026. Pemerintah pun mulai membuka uji coba bagi pengembang proyek karbon yang telah memiliki dokumen rancangan proyek.

“SRUK target operasinya bulan Juli, sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, jadi kalau ada project developers yang sudah siap PDD-nya, sekarang sudah bisa lakukan uji coba, untuk memasukkan data dalam registri tersebut,” kata Diaz.

SRUK berfungsi sebagai “buku besar” digital yang mencatat proyek pengurangan emisi, penerbitan kredit karbon, hingga transaksi dan kepemilikan. Sistem ini juga dirancang untuk mencegah penghitungan ganda agar kredibilitas pasar tetap terjaga.

Dalam sistem ini, dokumen project design document atau PDD menjadi syarat utama. Tanpa dokumen tersebut, proyek tidak dapat menghasilkan kredit karbon yang sah untuk diperdagangkan.

Diaz menilai tahap uji coba penting untuk memastikan kesiapan sistem dan pelaku pasar sebelum peluncuran penuh. Pemerintah ingin ekosistem karbon langsung berjalan saat sistem resmi dioperasikan.

“Kita butuh untuk terus dorong perdagangan karbon untuk membantu mengatasi masalah pendanaan dan kita pun sekarang masih dalam proses untuk berbagai hal, jadi kami butuh bantuan Bapak dan Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam tahap uji coba, sehingga saat diluncurkan, semuanya sudah tinggal jalan,” ujar Diaz.

Perdagangan karbon dinilai menjadi solusi penting untuk menutup kesenjangan pendanaan iklim yang masih besar. Secara global, kebutuhan pendanaan iklim mencapai 8,6 triliun dolar AS per tahun hingga 2030 dan berpotensi naik menjadi 10 triliun dolar AS, sementara realisasinya baru sekitar 1,4 hingga 1,9 triliun dolar AS.

Di dalam negeri, kebutuhan pendanaan iklim Indonesia mencapai sekitar 470 triliun rupiah per tahun untuk periode 2020–2030. Namun, realisasi yang tersedia baru sekitar 76 triliun rupiah.

Melalui perdagangan karbon, proyek pengurangan emisi dapat menghasilkan kredit yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan. Skema ini diharapkan menarik investasi sekaligus memperluas sumber pembiayaan iklim.

Diaz juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam pengembangan pasar karbon nasional. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk mempercepat terbentuknya ekosistem yang kredibel.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jeremy menyatakan dukungan terhadap langkah Indonesia. “Forum ini sesuai dengan amanat Presiden untuk mengembangkan perdagangan karbon melalui kerja sama Indonesia dan Inggris, kami harap dukungan dari Inggris bisa berkelanjutan dan berjangka panjang,” kata Dominic.

Pemerintah berharap dengan uji coba SRUK dan keterlibatan pelaku proyek sejak awal, perdagangan karbon Indonesia dapat segera berjalan efektif dan menarik investasi global.