Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Kemenhub Fokus Konektivitas dan Keselamatan Transportasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya mewujudkan Asta Cita dengan memprioritaskan konektivitas dan keselamatan dalam melayani masyarakat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, konektivitas dan keselamatan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem transportasi yang andal, efisien, serta berkeadilan.

"Kemenhub terus mengembangkan konektivitas dan keselamatan secara serius pada seluruh lini, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. Konektivitas dan keselamatan pada sektor transportasi memiliki efek ganda yang besar bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, terbukanya peluang usaha, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah," ujar Dudy di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Untuk meningkatkan konektivitas pada sektor transportasi darat, Kemenhub telah melaksanakan angkutan lintas batas negara, subsidi angkutan orang, barang, dan penyeberangan, serta modernisasi layanan angkutan perkotaan. Terdapat pula layanan perintis yang menjangkau kurang lebih 75 persen daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

"Hasil survei kuartal kedua per Juni 2025 menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi darat sebesar 96,01 persen," sambung Dudy.

Pada sektor transportasi laut, sejumlah program telah dilakukan antara lain layanan kapal perintis penumpang dan barang, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) bidang angkutan laut, layanan rede transport, serta layanan kapal khusus ternak. Dudy menyampaikan, saat ini terdapat 107 trayek kapal perintis dengan kapasitas 38.604 penumpang dan 16.753 ton barang, 26 kapal PSO, 18 trayek kapal rede, 39 kapal angkutan laut perintis barang, serta 6 trayek kapal ternak dengan 6 unit armada yang masing-masing berkapasitas 500 ekor.

"Kemenhub juga memperkuat layanan Tol Laut dan pelayaran perintis. Hingga September 2025, program Tol Laut telah melakukan 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat sampai timur Indonesia," ungkap dia.

Pada sektor transportasi udara, lanjut Dudy, pengembangan dilakukan melalui layanan penerbangan perintis dan jembatan udara. Saat ini terdapat 266 rute perintis penumpang, 46 rute perintis kargo, serta 1 rute subsidi udara kargo.

Menurut data Sisfoangud Perintis per 11 Agustus 2025, hingga Juli 2025, realisasi angkutan udara perintis penumpang telah mencapai 23.404 frekuensi penerbangan dengan 183.681 penumpang. Berdasarkan sumber yang sama, kinerja angkutan udara perintis kargo Jembatan Udara pada periode Januari–Juli telah terealisasi 3.056 frekuensi penerbangan dengan muatan kargo 1.859.378 kilogram. Angkutan udara perintis di seluruh Indonesia saat ini melayani 22 koordinator wilayah (korwil) dari Pulau Sumatra sampai Papua.

“Perintis masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, mengingat rute-rute tersebut secara ekonomis belum memadai. Kemudian revitalisasi pelabuhan dan bandara yang seiring waktu mengalami penurunan daya dukung, kami ingin tetap bisa digunakan sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan,” lanjut Dudy.

Pada sektor udara juga dilakukan penetapan 36 bandara umum sebagai bandara internasional. Pada Januari–Agustus 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penumpang internasional mencapai sekitar 13,5 juta. Dudy menyebut angka ini naik 9,54 persen dibanding periode yang sama pada 2024.

"Dengan status internasional, pembangunan menjadi lebih merata, konektivitas global menguat, serta bandara akan menjadi simpul perdagangan, pariwisata, investasi, juga pendukung pertahanan negara," ucapnya.

Lebih lanjut, Kemenhub juga berupaya membuka konektivitas di daerah kepulauan dengan melakukan inovasi transportasi melalui pesawat amfibi (seaplane) dan taksi air (water taxi). Pada 11 Agustus 2025, telah dilakukan groundbreaking water aerodrome di Center Point of Indonesia (CPI) Makassar, Sulawesi Selatan, yang merupakan infrastruktur penunjang bagi titik sandar dan operasional pesawat amfibi.

Untuk pelaksanaan pelatihan pilot pesawat amfibi, dilakukan kerja sama dengan Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi yang merupakan lembaga pelatihan pertama di Asia Tenggara dalam bidang pelatihan dan pengembangan penerbangan pesawat amfibi.

"Harapannya, pesawat amfibi menjadi jawaban bagi kebutuhan transportasi di Pulau Sulawesi yang memiliki garis pantai panjang dengan sebaran pulau-pulau kecil di sekitarnya," lanjut Dudy.

Adapun terkait taksi air, Dudy menyebut pengoperasiannya sudah direncanakan di sejumlah wilayah, salah satunya di pantai barat Pulau Bali, yakni dari kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai (Pantai Sekeh) menuju Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Seminyak, Pantai Canggu, hingga Pantai Uluwatu.

"Ini menjadi tonggak baru dalam sejarah transportasi kita. Fasilitas ini diharapkan dapat memangkas waktu perjalanan, meningkatkan mobilitas, serta mendukung berbagai sektor, mulai dari transportasi, logistik, pelayanan kesehatan darurat yang lebih cepat bagi masyarakat di pulau-pulau kecil, hingga pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah," ucap Menhub.

Angka kecelakaan menurun

Seluruh layanan transportasi tersebut dilakukan dengan mengutamakan keselamatan. Hal itu terbukti saat pelaksanaan Natal 2024, Tahun Baru 2025, serta Idulfitri 2025, ketika mobilitas masyarakat meningkat. Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas Polri, saat pelaksanaan Nataru 2024/2025 pada 18 Desember 2024 (H-7) hingga 5 Januari 2025 (H+11), tercatat sebanyak 3.434 kecelakaan.

"Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 13,96 persen dibanding Nataru 2023/2024 yang sebanyak 3.991 kecelakaan," sambung Dudy.

Sedangkan pada Lebaran 2025, Kakorlantas menyatakan selama periode 23 Maret hingga 2 April 2025, jumlah kecelakaan turun dari 2.152 kasus menjadi 1.477 kasus, atau turun sebesar 31,37 persen. Dudy mengatakan, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan selama mudik juga berkurang drastis, dari 324 korban pada 2024 menjadi 223 korban pada 2025, atau turun 32 persen.

Tak hanya mobilitas orang, Kemenhub juga memastikan mobilitas barang berjalan dengan selamat, khususnya terkait truk over dimension over loading (ODOL). Dudy mengatakan, penanganan ODOL perlu dilakukan sesegera mungkin agar tidak ada lagi korban. Karena itu, Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027 harus segera dijalankan untuk menjaga keselamatan dan daya saing logistik.

“Semakin kita mengundur, maka kita akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan yang lebih banyak. Lebih cepat lebih baik supaya tidak ada korban lagi yang timbul berkaitan dengan ODOL," kata Dudy.