Sejarah Bandara Kertajati yang KDM Sebut Nombok Rp100 M, Diresmikan Jokowi Kini Antara Hidup & Mati

REPUBLIKA.CO.ID, KERTAJATI -- Bandara International Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati di Majalengka menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengeluhkan dana fantastis yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jabar untuk membiayai operasional bandara. Padahal, menurut KDM bandara tersebut belum memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat.

Seperti apa sejarah pembangunan bandara terbesar kedua di Indonesia tersebut, dari awal kemunculan ide pembangunan hingga saat ini terjadi konflik soal pembiayaan operasionalnya? 

Dinukil dari berbagai sumber, pembangunan Bandara Kertajati sebenarnya sudah muncul idenya sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada saat itu Jabar dipimpin eks Gubernur Jabar Danny Setiawan. Atas adanya ide tersebut, pada 2003 dilakukan studi kelayanan mengenai ide pembangunan bandara tersebut yang berlokasi di Majalengka, Jabar.

Pada 2005 sudah ada penetapan Keputusan Menteri Perhubungan mengenai bandara tersebut. Tujuh tahun kemudian penetapan menhub direvisi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang saat itu Jabar dipimpin Ahmad Heryawan alias Aher.  

Tujuan awal ide pembangunan Bandara Kertajati untuk mengatasi keterbatasan kapasitas Bandara Husein Sastranegara di Bandung. Bandara Kertajati juga dibangun sebagai bandara alternatif untuk wilayah Jabar dan sebagian wilayah Jawa Tengah (Jateng). 

Seiring berjalannya waktu, saat Jabar dipimpin Aher, Pemprov Jabar membentuk PT Bandara International Jawa Barat (PT BIJB) melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2013. Perusahaan tersebut resmi berdiri pada 24 November 2014 sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggung jawab atas pembangunan dan operasi bandara serta area aerocity di sekitarnya. Mayoritas saham PT BIJB dimiliki oleh Pemprov Jabar yakni lebih dari 80 persen, disusul PT Angkasa Pura (AP) II sekitar 15 persen. 

Lebih lanjut mengenai proses pembangunan fisik Bandara Kertajati, proyek pembangunan sisi udara seperti runway, taxiway, apron, dan navigasi mulai dilakukan pada 2014, dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui Kementerian Perhubungan. Sedangkan Pemprov Jabar memimpin pembangunan sisi darat, seperti terminal dan fasilitas pendukung. 

Total area Bandara Kertajati mencapai sekitar 1.800 hektare dengan perencanaan dua runway. Menempatkannya menjadi yang terbesar kedua setelah Bandara Soekarno Hatta Tangerang yang memiliki total area 2.555 hektare. 

Pada Januari 2018, PT AP II ditunjuk menjadi operator sekaligus investor Bandara Kertajati. Termasuk mendanai perpanjangan runway dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter agar bandara bisa melayani pesawat besar dan penerbangan haji/umroh. 

Kemudian, pada Juni 2018, Bandara Kertajati akhirnya resmi beroperasi secara komersial. Peresmian bandara tersebut langsung dilakukan Presiden Joko Widodo yang didampingi Aher. 

Maskapai seperti Citilink membuka rute perdana dari Kertajati ke Surabaya pada waktu itu. Namun, meskipun secara teknis operasional mulai berjalan, banyak rute domestik belum sepenuhnya optimal lantaran faktor konektivitas dan permintaan. 

Ternyata, trafik penumpang belum optimal sesuai dengan target yang direncanakan. Targetnya, Bandara Kertajati bisa melayani 12 juta penumpang per tahun, hingga menembus 29 juta pada 2032. Namun kenyataannya, utilisasinya sangat rendah. Bandara tersebut bahkan sempat mengalami kekosongan rute internasional dan domestik tertentu di beberapa periode.