Sekda dan Bappeda se-Indonesia Bakal Kumpul Rakor di Kampus IPDN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan pemerintah daerah (pemda). Kegiatan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 26-29 Oktober 2025, mempertemukan seluruh sekretaris daerah (sekda) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.

Rakor itu menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemda dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, menjelaskan, acara itu dirancang sebagai ruang dialog interaktif antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

Tujuannya, agar program daerah dan pusat bisa berjalan searah, baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya. "Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di rakor ini," ucap Benni di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Menurut dia, sinkronisasi tidak hanya soal anggaran, tetapi juga soal waktu, target, dan kualitas program. Melalui rakor tersebut, Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

Benni menjelaskan, forum itu juga menjadi wadah bagi sekda dan kepala Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah. Pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

"Kami berharap para sekda dan kepala Bappeda bisa menyampaikan sebanyak mungkin kebutuhan daerah. Kami ingin tahu program apa yang akan dijalankan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat," jelas Benni.