Simposium Nasional di UIN Suka Dorong Nilai Pancasila Terintegrasi dalam Seluruh Disiplin Ilmu

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan mahasiswa menghafal lima sila. Nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan ke dalam berbagai disiplin ilmu agar mampu menjadi landasan etik dalam menghadapi persoalan nyata mulai dari perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, kesehatan, ekonomi, hingga kebudayaan.

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Simposium Nasional Pendidikan Pancasila bertajuk "Melalui Integrasi Ilmu, Spiritualitas, dan Kebangsaan: Penguatan Ideologi Pancasila dalam Perspektif Integratif, Interkonektif, dan Transformatif" yang digelar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui Centre for Integrative, Interconnected, and Transformative Studies (CIINTRA) bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga, Senin (27/7/2026).

Direktur CIINTRA UIN Sunan Kalijaga sekaligus Ketua Panitia, Prof Eva Latipah mengatakan, simposium tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh dari berbagai bidang untuk membahas bagaimana Pancasila dapat dihidupkan dalam proses pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan sekadar menjadi materi pembelajaran atau mata kuliah wajib.

"Mahasiswa tidak cukup hanya menghafal Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi cara berpikir, cara mengambil keputusan, sekaligus menjadi landasan etis dalam setiap disiplin ilmu," ujarnya saat menyampaikan sambutannya, Senin (27/7/2026).

Ia mencontohkan, dalam bidang kedokteran, Pancasila dapat dihadirkan melalui keadilan dalam pelayanan kesehatan dan penghormatan terhadap martabat pasien. Dalam teknologi, nilai Pancasila dapat menjadi landasan etika pengembangan kecerdasan buatan. Sedangkan dalam ekonomi, Pancasila harus hadir melalui pemerataan dan keadilan sosial. Dalam pendidikan, Pancasila harus hadir melalui pembelajaran yang inklusif dan menghargai keragaman.

Eva menyebut, pendidikan Pancasila integratif tidak cukup berhenti pada hafalan. Nilai-nilai Pancasila itu harus dihubungkan dengan bidang ilmu, persoalan masyarakat, hingga keputusan profesional yang kelak diambil mahasiswa. Karena itu, CIINTRA diharapkan menjadi rumah akademik yang mempertemukan ilmu, spiritualitas, kebangsaan, dan kebudayaan sekaligus menjadi jembatan antara dunia akademik dengan persoalan nyata masyarakat.

Lebih lanjut, menurutnya, paradigma integrasi-interkoneksi harus diimplementasikan sejak rekonstruksi kurikulum. Pancasila tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai satu mata kuliah, tetapi menjadi horizon etik yang menjiwai seluruh bidang ilmu.

"Integratif berarti berbagai disiplin ilmu dipertemukan. Interconnected berarti disiplin ilmu tersebut saling berdialog dan saling memperkaya. Namun, setelah ilmu dipertemukan dan didialogkan, kita perlu bertanya, perubahan apa yang dihasilkannya. Di situlah makna transformatif," ujarnya.

Sementara itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Noorhaidi Hasan mengatakan, Pancasila bukan hanya filosofi dasar berbangsa dan bernegara, tetapi juga pandangan hidup bersama serta kompas moral dan etik bagi perjalanan kehidupan nasional.

Menurutnya, Pancasila telah menjadi landasan yang menjaga keutuhan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.

"Karena kita bangsa yang majemuk, yang terdiri dari ratusan suku bangsa, berbagai macam bahasa, adat istiadat, juga agama. Tantangan itu semakin signifikan dan menuntut kita untuk terus berupaya merevitalisasi pesan-pesan dan makna dasar Pancasila tersebut," kata Prof. Noorhaidi.

Prof. Noorhaidi juga sepakat bahwa pendidikan Pancasila harus dikembangkan melalui perspektif integratif dan interkonektif. Nilai-nilai Pancasila itu, dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata kuliah, mulai dari tafsir, hadis, ekonomi, hingga disiplin ilmu lainnya.

"Dengan pendekatan integrasi, kita ingin memastikan bahwa Pancasila itu masuk ke dalam semua aspek kehidupan kampus kita. Tidak saja dalam pendidikan dan pengajaran, tetapi juga dalam riset, pengabdian kepada masyarakat, dan seluruh ruang kehidupan kita bersama," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Noorhaidi juga memberikan penghormatan kepada dua tokoh yang dinilai memiliki peran besar dalam perjalanan UIN Sunan Kalijaga, yakni Prof. Dr. M. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga periode 2001–2010, dan Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., Rektor UIN Sunan Kalijaga periode 2016–2024.

Prof. Amin Abdullah dikenal sebagai penggagas paradigma integrasi-interkoneksi keilmuan yang menjadi identitas akademik UIN Sunan Kalijaga. Sementara Prof. Yudian Wahyudi dinilai berperan dalam memperkuat transformasi kelembagaan, internasionalisasi, dan daya saing kampus.

Dalam sambutannya, Kepala BPIP Prof. K.H. Yudian Wahyudi menambahkan, Pancasila harus terus diintegrasikan dengan berbagai bidang keilmuan, termasuk ilmu agama, sains, teknologi, sosial, dan humaniora. Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Karena itu, integrasi antara ilmu agama dan sains menjadi penting. Umat Islam tidak cukup hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga harus menguasai ilmu-ilmu dasar, teknologi, kedokteran, teknik, serta berbagai bidang keilmuan lainnya," ujarnya.

Ia juga menyebut Pancasila memiliki keunikan karena mampu menjadi titik temu bagi bangsa Indonesia yang sangat beragam. Menurutnya, penguatan Pancasila harus dilakukan melalui pendidikan, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

"Harapannya, dapat menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju dan memiliki daya saing global," katanya.

Simposium kemudian dilanjutkan dengan sesi panel yang menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh dari berbagai bidang keilmuan. Prof. Dr. M. Amin Abdullah, Anggota Dewan Pengarah BPIP, menyampaikan materi bertajuk “Pancasila sebagai Etika Keilmuan dan Spiritualitas Kebangsaan dalam Perspektif Integratif-Interkonektif-Transformatif”.

Selanjutnya, Prof Melani Budianta, Guru Besar (Purnadinas) Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sekaligus Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), menyampaikan materi “Membumikan Pancasila sebagai Praktik Kebudayaan”.

Prof Siti Ruhaini Dzuhayatin, Guru Besar Hak Asasi Manusia dan Gender serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan merangkap Republik Kyrgyzstan, mengikuti simposium secara daring dari KBRI Tashkent. Ia membahas Pendidikan Pancasila dalam perspektif gender dan kemanusiaan global.

Sementara itu, Prof Sahiron Syamsuddin, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI sekaligus Plt. Rektor UIN Jember, menyampaikan materi bertajuk 'Integrasi Keilmuan: Kajian Islam, Artificial Intelligence (AI), dan Robotika.'