Standar Ganda yang Terlihat, Tatanan yang Tersembunyi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan ini kritik terhadap standar ganda Barat kembali menguat. Isu yang paling sering dibahas adalah soal nuklir. Banyak orang mempertanyakan mengapa Iran terus mendapat tekanan terkait program nuklirnya, sementara Israel, yang diyakini memiliki senjata nuklir, tidak menghadapi tekanan yang sama.

Reaksi seperti ini sangat dapat dipahami. Jika semua negara dikatakan harus diperlakukan sama berdasarkan hukum internasional, mengapa kenyataannya berbeda? Dari sudut pandang ini, tuduhan bahwa Barat bersikap munafik memang terasa masuk akal.

Namun, berhenti pada kesimpulan bahwa ini hanyalah soal kemunafikan membuat kita kehilangan gambaran yang lebih besar.

Dalam hubungan internasional, negara memang sering berbicara tentang nilai-nilai universal seperti keadilan, demokrasi, dan hukum internasional. Akan tetapi, pada saat yang sama mereka juga mempertimbangkan kepentingan nasional, keseimbangan kekuatan, aliansi, dan faktor keamanan. Akibatnya, keputusan yang diambil tidak selalu konsisten dengan prinsip yang mereka ucapkan.

Karena itu, standar ganda bukanlah sesuatu yang muncul karena para pemimpin dunia tiba-tiba lupa pada prinsip-prinsip yang mereka anut. Lebih sering, ia muncul karena negara harus memilih antara mempertahankan prinsip atau melindungi kepentingannya. Dalam banyak kasus, kepentinganlah yang akhirnya menang.

Ini bukan hanya terjadi pada Barat. Hampir semua negara melakukan hal yang sama ketika menghadapi situasi yang menyangkut kepentingan strategis mereka. Bedanya hanya pada seberapa besar kekuatan yang mereka miliki untuk mempertahankan kebijakan tersebut.

Dengan kata lain, double standard sering kali merupakan gejala, bukan penyebab. Penyebab yang lebih mendasar adalah adanya tatanan internasional yang memang tidak dibangun di atas kesetaraan mutlak. Dunia masih sangat dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan. Negara yang lebih kuat biasanya memiliki ruang gerak yang lebih besar dibandingkan negara yang lebih lemah.

Karena itu, jika kita hanya mengecam double standard, kita sebenarnya baru melihat permukaan persoalan. Yang lebih penting adalah memahami mengapa double standard itu terus muncul. Selama struktur politik internasional masih didominasi oleh persaingan kekuatan besar, perlakuan yang berbeda terhadap negara yang berbeda hampir pasti akan terus terjadi.

Pemahaman seperti ini juga penting agar kita tidak terjebak pada anggapan bahwa setiap masalah internasional hanya disebabkan oleh kemunafikan. Dalam kenyataannya, hubungan internasional jauh lebih rumit. Di balik setiap keputusan biasanya terdapat perhitungan politik, keamanan, ekonomi, dan keseimbangan kekuatan yang saling bertemu.

Bagi Indonesia, pelajaran terpenting bukanlah sekadar mengkritik standar ganda. Yang lebih penting adalah memahami bagaimana sistem internasional bekerja. Dengan pemahaman itu, Indonesia dapat menyusun kebijakan luar negeri yang lebih realistis: tetap berpegang pada prinsip, tetapi juga mampu membaca dinamika kekuasaan yang membentuk keputusan-keputusan dunia.

Pada akhirnya, kemarahan terhadap standar ganda memang wajar. Namun jika ingin memahami politik internasional secara lebih utuh, kita perlu melihat lebih jauh daripada sekadar inkonsistensi perilaku negara-negara besar. Yang sesungguhnya menentukan adalah tatanan internasional itu sendiri—sebuah tatanan di mana prinsip dan kepentingan hampir selalu berjalan berdampingan, tetapi tidak selalu memiliki bobot yang sama.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.