Tekanan Rupiah Tak Bisa Diselesaikan dengan Tekanan Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan nilai tukar rupiah perlu direspons melalui kebijakan ekonomi yang tepat dan terukur, bukan dengan tekanan politik yang berpotensi menciptakan ketidakpastian. Di tengah munculnya seruan Reformasi Jilid 2 dari sejumlah kelompok mahasiswa, pengamat mengingatkan bahwa stabilitas politik tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan investor.

Pengamat politik Ayip Tayana menilai penguatan rupiah tidak dapat dicapai melalui ultimatum politik kepada pemerintah maupun Bank Indonesia. Menurut dia, nilai tukar lebih dipengaruhi oleh kepercayaan pelaku pasar, kondisi ekonomi makro, dan kepastian arah kebijakan pemerintah.

"Rupiah ini tidak akan menguat dengan ultimatum dari mahasiswa. Rupiah akan menguat dengan kepercayaan pasar, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal yang disiplin. Jika rupiah melemah lalu jawabannya Reformasi Jilid 2, maka itu bukan solusi," kata Ayip, Jumat (12/6/2026)

Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional itu menjelaskan pasar keuangan sangat sensitif terhadap dinamika politik. Karena itu, narasi yang berpotensi memunculkan ketidakstabilan justru dapat memengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Menurut Ayip, investor umumnya menempatkan stabilitas politik sebagai salah satu pertimbangan utama dalam mengambil keputusan investasi. Ketika ketidakpastian meningkat, arus modal berpotensi tertahan bahkan keluar dari pasar domestik.

"Investor akan melihat stabilitas politik. Jika narasi yang berkembang adalah ancaman Reformasi Jilid 2, maka investor bisa menahan diri atau justru menarik dana ke luar negeri," ujarnya.

Meski demikian, Ayip menegaskan kritik dan aspirasi mahasiswa tetap penting dalam kehidupan demokrasi. Ia menilai gerakan mahasiswa akan lebih relevan apabila difokuskan untuk mendorong perbaikan kebijakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Aksi mahasiswa relevan jika tujuannya mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. Tetapi menjadi tidak relevan jika fluktuasi rupiah dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi pemakzulan atau pelengseran kekuasaan," katanya.

Ia juga menilai kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Menurut dia, pemerintahan masih memiliki legitimasi politik yang kuat serta dukungan mayoritas partai politik di parlemen.

Selain itu, Ayip melihat belum ada konsolidasi besar dari berbagai elemen masyarakat maupun elite politik yang mengarah pada upaya perubahan kekuasaan seperti yang terjadi pada akhir era Orde Baru.

"Saya belum melihat konsolidasi lintas nasional yang kuat, dari buruh, mahasiswa, masyarakat hingga elite politik. Karena itu, kemungkinan terjadinya situasi seperti 1998 masih sangat kecil," katanya.