Terungkap Bupati Pemalang Peras Anak Buah untuk Biaya Urus Perkara di KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK mengatakan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diduga memeras jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang maupun pihak swasta di wilayah tersebut hingga mendapatkan uang Rp1,98 miliar demi mengurus penyelesaian perkara di lembaga antirasuah. Anom ditangkap KPK pada Selasa (28/7/2026).

"Dalam penelusuran tim KPK, uang yang dikumpulkan tersebut kemudian salah satunya digunakan untuk keperluan pribadi Bupati, yaitu mengurus penyelesaian perkara di KPK," kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Taufik menjelaskan perkara yang ingin diselesaikan oleh Anom terkait penyelidikan yang sedang dilakukan KPK. "Ada pengaduan di Kabupaten Pemalang, dan itu sudah masuk di tahap penyelidikan, yaitu suap proyek dan jabatan," jelasnya.

Ia menjelaskan mulanya Anom meminta orang kepercayaannya yang bernama Mohamad Haris alias Gus Haris untuk bertemu dengan adik iparnya yang berinisial HAN. Anom meminta Gus Haris bertemu dengan HAN agar dikenalkan dengan ayah dari polisi bernama Setya Budi Dias yang sedang bertugas di KPK sebagai staf administrasi, yakni Lilik Budi Suprianto.

Selanjutnya, kata Taufik, Anom bersama Gus Haris bertemu dengan Lilik hingga tiga kali di restoran di wilayah Magelang dan Semarang, Jawa Tengah. Pada salah satu pertemuan tersebut, Lilik meminta uang pengurusan penyelesaian perkara sebesar Rp2 miliar.

"Setelah AWI (Anom) dan GHA (Gus Haris) diyakinkan bahwa LBS (Lilik) bisa mengurus perkara dimaksud, terjadilah kesepakatan antara AWI dan GHA dengan LBS," katanya.

sumber : Antara