14 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik AS dari puluhan organisasi internasional, termasuk lembaga-lembaga yang berfokus pada penanganan perubahan iklim.
Hampir setengah dari total 66 lembaga yang terdampak merupakan organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC).
Selain itu, sejumlah organisasi yang bergerak di bidang pembangunan, kesetaraan gender, dan penanganan konflik juga turut terdampak. Pemerintahan Trump kerap menuding organisasi-organisasi tersebut memprioritaskan agenda “globalis” dan “woke”.
Istilah woke awalnya merujuk pada kesadaran untuk menghormati martabat kelompok lain dan mendorong perubahan terhadap ketidakadilan sosial. Namun, kalangan konservatif di AS kerap menggunakan istilah tersebut untuk menyebut agenda kelompok liberal.
Dikutip dari BBC, Kamis (8/1/2026), Gedung Putih menyatakan penarikan AS dari organisasi-organisasi internasional dilakukan karena lembaga-lembaga tersebut “tidak lagi melayani kepentingan AS” serta mempromosikan “agenda yang tidak efektif atau bermusuhan”.
Memorandum tersebut ditandatangani pada Rabu (6/1/2026), menyusul peninjauan yang disebut Gedung Putih sebagai evaluasi terhadap “pemborosan uang pembayar pajak”. “Penarikan ini akan mengakhiri pendanaan dan keterlibatan Amerika Serikat pada entitas-entitas yang mengutamakan agenda globalis dibandingkan prioritas AS,” kata Gedung Putih dalam pernyataannya.
Gedung Putih juga menuduh organisasi-organisasi tersebut mempromosikan kebijakan iklim radikal, tata kelola global, serta program ideologis yang dinilai bertentangan dengan kedaulatan dan kekuatan ekonomi AS.
Selain keluar dari UNFCCC, pemerintahan Trump juga menarik AS dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC). IPCC merupakan badan PBB yang berfungsi menyediakan penilaian ilmiah bagi para pembuat kebijakan terkait perubahan iklim, dampaknya, serta potensi risiko di masa depan. Lembaga ini didirikan oleh Program Lingkungan PBB (UNEP) dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), serta menawarkan opsi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Melalui laporan-laporannya, IPCC menyusun asesmen ilmiah mengenai perubahan iklim, termasuk area yang telah mencapai konsensus ilmiah luas dan bidang yang masih memerlukan penelitian lanjutan. IPCC tidak melakukan riset sendiri, melainkan menyusun laporan berdasarkan kajian ilmiah yang ada melalui proses penulisan dan penelaahan bertahap.
Laporan IPCC bersifat netral dan relevan bagi kebijakan, namun tidak bersifat mengarahkan kebijakan tertentu. Laporan tersebut menjadi masukan penting dalam perundingan internasional terkait penanganan perubahan iklim. IPCC didirikan pada 1988 dan saat ini beranggotakan 195 negara, dengan pendiriannya disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun yang sama.
Trump juga menarik AS dari sejumlah organisasi internasional non-PBB yang bergerak di bidang kerja sama energi, demokrasi, dan keamanan global, seperti International Solar Alliance, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, serta Global Counter-Terrorism Forum.
Trump sebelumnya telah menarik dan menghentikan pendanaan AS terhadap berbagai organisasi multilateral yang tidak sejalan dengan pandangannya. Ia juga berulang kali menyebut perubahan iklim yang telah disepakati secara luas oleh komunitas ilmiah global sebagai “hoaks”.
Konstitusi AS hanya mengizinkan presiden bergabung dengan organisasi internasional dengan persetujuan dua pertiga senator yang hadir dalam sidang. Namun, konstitusi tidak mengatur secara rinci mekanisme penarikan diri dari organisasi internasional.
Hal ini membuka kemungkinan gugatan hukum terhadap langkah Trump tersebut. Trump tercatat telah menarik AS dari Perjanjian Paris untuk kedua kalinya dan tidak mengirimkan delegasi ke Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Brasil.
Selain itu, ia juga menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serta badan kebudayaan PBB, UNESCO.
