Warga Enggan Ikut Sensus Ekonomi, Kepala BPS Jateng Salahkan Kreator Konten

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Ali Said, mengaku masih menerima laporan tentang warga yang menolak berpartisipasi atau memberikan informasi dalam Sensus Ekonomi 2026. Menurut dia, salah satu faktor penyebab hal tersebut adalah adanya konten-konten di media sosial (medsos) yang mengaitkan Sensus Ekonomi dengan isu pajak.

Ali berpendapat, terdapat konten-konten di medsos yang membuat narasi keliru terkait Sensus Ekonomi 2026, salah satunya mengaitkan kegiatan tersebut dengan isu pungutan pajak. Padahal, tambah Ali, hal itu tidak tepat. 

"Sekali lagi perlu saya sampaikan, para konten kreator seharusnya memahami bahwa data yang kami kumpulkan tidak akan diberikan kepada kantor pajak atau instansi lain," ujar Ali ketika diwawancara, Ahad (5/7/2026). 

Dia menambahkan, peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memuat soal hal tersebut. "Di peraturan Kementerian Keuangan sendiri, di sana disebutkan bahwa walaupun ada penjelasan, ada pasal semua instansi pemerintah wajib memberikan informasi kepada Kementerian Keuangan, tapi ada klausul di situ, dikecualikan BPS tidak wajib," ucapnya. 

Menurut Ali, data yang terhimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 pun tidak akan diserahkan kepada Kemenkeu. "Kami bisa menjamin, keamanan dari data atau informasi yang diberikan responden secara individual, kami tentu jaga kerahasiannya," ujarnya. 

Dia mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan sebuah kegiatan besar. Oleh sebab itu konten-konten mengenai atau seputar kegiatan tersebut akan mudah terdeteksi algoritma medsos. "Nah ini mempengaruhi masyarakat. Sementara masyarakat kita belum bisa menyaring secara cermat informasi ini benar atau tidak. Main terima saja pengaruh itu," kata Ali. 

Ali mengungkapkan, untuk menangkis narasi keliru soal Sensus Ekonomi yang beredar di medsos, BPS tetap melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dengan turut menggandeng petugas RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Mereka pun memetakan daerah mana saja yang warganya masih menolak didata atau memberikan informasi saat disensus. 

"Saya kira kalau kami turun ke lapangan, sebenarnya penolakan hanya beberapa gelintir orang sebenarnya. Jadi tidak secara masif," ucap Ali. 

Dia mengatakan, hingga 30 Juni 2026 lalu, jumlah responden di Jateng yang sudah didata oleh petugas sensus mencapai 22,92 persen atau mencapai 4 jutaan orang. "Karena ini masih panjang, sampai 31 Agustus 2026, tentu targetnya (responden) adalah 100 persen. Jadi kami bisa mendata semua yang masuk dalam cakupan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah yang berjumlah 16 jutaan," ujarnya.

Hambatan Kota Semarang

Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengungkapkan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayahnya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah masih cukup banyak warga yang enggan menginformasikan soal pendapatan mereka karena khawatir bakal berdampak pada kenaikan pungutan pajak.