Zohran Mamdani Pajaki Rumah Mewah, Warga Biasa Ikut Terseret

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pajak pied-a-terre di Kota New York yang semula ditujukan kepada pemilik rumah kedua dari kalangan kaya memunculkan dampak tak terduga. Publikasi data lebih dari 680 ribu properti yang berpotensi masuk dalam objek pajak justru mendorong pemilik rumah kelas menengah dan pekerja mencari perlindungan hukum atas aset serta informasi pribadi mereka.

Pajak pied-a-terre dirancang untuk menarik penerimaan dari pemilik hunian yang tidak menetap penuh waktu di New York. Namun, daftar properti yang dirilis Departemen Keuangan kota tersebut tidak hanya memuat apartemen mewah, penthouse, atau hunian milik perusahaan berbentuk limited liability company (LLC).

Berkas itu juga mencantumkan rumah sederhana di Bayside, rumah keluarga tunggal di Staten Island, serta properti yang menjadi tempat tinggal utama pemiliknya. Nama pemilik, alamat, dan nilai taksiran properti tersebut tersedia dalam basis data yang dapat diakses publik.

Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran mengenai privasi dan risiko penyebaran informasi pribadi atau doxxing. Banyak pemilik rumah baru menyadari bahwa data kepemilikan properti mereka dapat ditelusuri secara terbuka oleh masyarakat.

Partner firma hukum Harris Beach Murtha, Myles Fischer, mengatakan kalangan kaya dan pemilik kekayaan sangat besar telah lama menggunakan instrumen hukum untuk melindungi identitas, aset, dan kepentingan ahli waris mereka.

“Kaum kaya dan mereka yang memiliki kekayaan sangat besar telah lama bermain dalam urusan ini. Masyarakat lainnya baru mulai mengejar,” kata Fischer, sebagaimana diberitakan Fortune pada Kamis (31/7/2026).

Menurut dia, kekhawatiran yang dipicu publikasi daftar tersebut memaksa sejumlah pemilik rumah dari kalangan menengah dan pekerja berkonsultasi dengan pengacara mengenai perencanaan warisan, perlindungan aset, serta pembentukan trust dan LLC.

Biaya konsultasi dan penyusunan struktur hukum itu tidak murah. Padahal, perlindungan tersebut selama ini lebih mudah diakses keluarga kaya yang telah menggunakan jasa pengacara, penasihat pajak, dan pengelola kekayaan selama beberapa generasi.

“Tidak harus menjadi orang kaya untuk memiliki sesuatu yang layak dilindungi. Kebutuhan itu kami lihat di seluruh lapisan masyarakat,” ujar Fischer.