Zulhas Kenang Beratnya Penegakan Hukum Lingkungan Saat Menjabat Menteri Kehutanan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, mengenang pengalaman beratnya menegakkan hukum lingkungan ketika menjabat Menteri Kehutanan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengisahkan hal itu dalam sambutannya pada ESG Now Awards 2025 yang digelar Republika di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (16/10/2025) petang WIB.

Zulkifli menjelaskan, saat itu dirinya dipercaya sebagai pelaksana harian penegakan hukum di Bangka Belitung. Tugas tersebut dijalankan di tengah maraknya aktivitas pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan luas di kawasan tersebut.

“Saya dulu waktu Menteri Kehutanan, Saudara-saudara, saya sebagai pelaksanaan harian untuk penegakan hukum di Bangka Belitung. Ketuanya itu Pak Budiono, Wakil Presiden. Wakil saya Gubernur Bangka Belitung. Bertahan satu minggu Pak, tujuh hari. Hari ketujuh Gubernurnya meninggal, hari ketujuh. Begitu berat yang dihadapi di sana,” ujar tokoh yang akrab disapa Zulhas ini.

Ia menyampaikan, hasil kajian pemerintah kala itu menunjukkan dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diterima negara. Kerusakan tersebut menimbulkan beban biaya pemulihan yang tidak sebanding dengan penerimaan dari sektor tersebut.

“Kerusakan dampak daripada yang dilakukan pertambangan di sana itu, daripada yang diterima oleh negara, dibandingkan kerusakan lingkungan, maka negara harus mengeluarkan 3.860 kali daripada yang diterima. Jadi kalau kita terima satu rupiah, maka negara kerusakannya itu harus mengeluarkan 3.860 sekian. Bayangkan, luar biasa,” kata Zulhas.

Ia menilai praktik pertambangan yang serakah dan tidak patuh hukum menjadi penyebab utama kerusakan ekologis di daerah tersebut. Padahal, menurutnya, nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sejatinya menekankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

Zulhas menegaskan pentingnya investasi yang berkelanjutan dan beretika. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan tanggung jawab lingkungan dalam setiap kegiatan ekonomi agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu.