Komite Olimpiade Internasional Minta Indonesia Tetap Terbitkan Visa untuk Atlet Senam Israel

REPUBLIKA.CO.ID, LAUSNNE -- Komite Olimpiade Internasional (IOC) akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolak visa atlet senam Israel oleh Indonesia jelang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 pada 19-25 Oktober. Dalam sebuah dunia yang digoyang oleh konflik dan perpecahan, IOC tegas berpendirian dalam keyakinan bahwa olahraga bisa menjadi sebuah sinar harapan, kekuatan yang bisa menyatukan seluruh dunia. 

"Prinsip IOC sangat jelas: semua atlet yang sah, tim dan ofisial olahraga harus bisa berpartisipasi dalam kompetisi dan event olahraga internasional tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun dari negara tuan rumah, sesuai dengan Perjanjian Olimpiade dan prinsip fundamental non-diskriminasi, otonomi dan netralitas politik yang mengatur Pergerakan Olimpiade," demikian keterangan resmi IOC yang dikutip dari laman resminya, Jumat (16/10/2025).

IOC menilai, menjadi tanggung jawab langsung bagi negara tuan rumah, penyelenggara, dan organisasi olahraga untuk memastikan bahwa prinsip itu harus dihormati penuh dan jaminan yang diperlukan disediakan oleh otoritas terkait yang relevan. Sikap ini telah ditegaskan berulang kali oleh IOC dalam beberapa kali kesempatan selama bertahun-tahun.

Sejak IOC menyadari atas situasi terkait Kejuaraan Dunia Senam Artistik, juga telah berkomunikasi langsung dengan semua level di Federasi Senam Internasional (FIG), anggota IOC di Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi sebuah solusi. Namun sayangnya, tidak ada solusi yang ditemukan.

IOC sangat menyesalkan situasi ini, khususnya setalah langkah luar biasa maju di KTT Perdamaian di Mesir yang disaksikan oleh Presiden Indonesia. Komite Eksekutif IOC akan mendiskusikan situasi spesifik di Indonesia dalam rapat berikutnya. Olahraga, menurut IOC, harus tetap menjadi sebuah ruang aman bagi para atlet untuk mewujudkan mimpi mereka; dan atlet tidak boleh diminta pertanggungjawabannya atas keputusan politik.