5 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung menjadikan pengembangan Bandung Angkot Utama sebagai salah satu pintu masuk untuk membangun ekosistem ekonomi digital berbasis blockchain di Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pengembangan ekosistem tersebut dimulai dari sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya transportasi publik melalui penerapan kendaraan listrik yang mendukung sistem Bus Rapid Transit (BRT).
“Kota Bandung sedang membangun digital economy ecosystem berbasis blockchain. Ada enam pelaku yang terlibat. Entry point-nya adalah implementasi ekosistem transportasi listrik yang mendukung BRT,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu 16 September 2026.
Menurut Farhan, ekosistem transportasi listrik tersebut mencakup berbagai unsur, mulai dari kendaraan, baterai, pemeliharaan kendaraan dan baterai, aspek keselamatan, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), hingga penyediaan suku cadang.
Bandung Angkot Utama nantinya menjadi bagian dari konektivitas transportasi Kota Bandung yang menghubungkan berbagai moda, mulai dari kereta cepat, kereta antarkota, jalan tol, penerbangan, BRT hingga angkot listrik sebagai angkutan pengumpan.
“Ini bagian dari konektivitas Bandung, dari high speed rail, kereta antarkota, jalan tol, penerbangan, BRT, dan electric angkot sebagai feeder,” katanya.
Farhan menyatakan, pemerintah tidak akan mengambil posisi sebagai pelaku usaha dalam pengadaan armada. Pengadaan kendaraan dilakukan oleh Kopamas melalui Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atau penyedia kendaraan. Sedangkan Pemkot Bandung berperan memberikan perizinan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
“Pemerintah tidak boleh berbisnis. Jadi pengadaannya oleh Kopamas, membeli dari ATPM atau provider. Pemerintah hanya memberikan izin dan melakukan enforcement,” ujarnya.
Ia juga memastikan transformasi kendaraan listrik tidak dimaksudkan untuk menghilangkan mata pencaharian pengemudi angkot yang sudah ada. Kendaraan listrik menjadi bagian dari peremajaan armada, sedangkan pengemudinya tetap berasal dari para pengemudi yang selama ini menjalankan angkot.
“Angkot listrik ini tidak menggerus angkot yang sudah ada. Ini mengganti atau melakukan peremajaan kendaraan yang sudah ada. Sopirnya tetap pemain lama,” kata Farhan.
Perubahan juga akan dilakukan pada pola kerja pengemudi. Dengan sistem pengemudi bergaji, Farhan berharap pelayanan tidak lagi berorientasi pada kejar setoran dan kebiasaan mengetem dapat dikurangi.
Tarif Bandung Angkot Utama ditetapkan Rp7.000 sesuai ketentuan yang berlaku, dengan sistem pembayaran nontunai. Armada juga dirancang memiliki fasilitas pendingin udara, Wi-Fi, CCTV, serta kursi prioritas bagi penyandang disabilitas.
Sementara itu, Ketua Kopamas Kota Bandung Budi Kurnia mengatakan, siap menjadi bagian dari proses peremajaan angkutan kota melalui kendaraan listrik.
Kopamas saat ini memiliki sekitar 475 unit angkutan. Dari jumlah tersebut, dua unit kendaraan listrik telah digunakan dalam tahap uji coba.
Salah satu unit bahkan telah mendapatkan izin untuk masuk dan beroperasi di kawasan Bandara Internasional Husein Sastranegara. Kendaraan tersebut telah menjalani operasional selama sekitar satu bulan.
