Banyak Dapur MBG tak Sesuai Standar, Pimpinan BGN Soroti Revisi Juknis Era Dadan

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) terus berupaya untuk manata ulang operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Lembaga yang melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyatakan tidak akan segan menutup SPPG yang tidak sesuai standar.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengakui masih banyak dapur MBG yang tidak sesuai standar. Informasi mengenai kondisi dapur yang tidak sesuai standar juga bisa dengan mudah ditemukan di media sosial. Menurut dia, masalah itu akan menjadi salah satu bahan evaluasi BGN dengan pimpinan barunya.

"Nah, itu nanti kami akan evaluasi semua," kata dia saat konferensi pers di Kantor BGN, Kamis (18/6/2026).

Arumsari menyatakan, pihaknya akan mendata setiap dapur MBG yang sudah beroperasi. Nantinya, SPPG yang tidak memungkinkan beroperasi akan dihentikan operasionalnya.

Ia mencontohkan, ada sejumlah dapur MBG yang sasaran penerima manfaatnya tidak terlalu banyak. Operasional dapur-dapur itu bisa saja dihentikan dengan mengalihkan penerima manfaat ke SPPG lainnya.

"Tetapi sekali lagi, ini harus satu per satu nih, memang agak rumitnya, ya, harus satu per satu dan kami berpatokan dulu ke penerima manfaat dulu nih," kata dia.

Arumsari mengungkapkan, permasalahan itu muncul dari praktik jual beli titik SPPG. Alhasil, banyak SPPG baru muncul tanpa adanya kriteria penerima manfaat yang jelas. Dampaknya, dapur-dapur itu mencari penerima manfaat tanpa terlalu mempedulikan kriteria yang ada.

"Jadi, mungkin yang kemarin-kemarin, yang kemarin itu kan, ya mungkin teman-teman sudah tahu lah, ya, ada jual beli titik, sehingga yang menjadi fokus itu SPPG-nya. Penerima manfaatnya, ya wis pokoknya nanti dicari terdekat di situ," kata dia.

Arumsari menambahkan, keberadaan dapur MBG yang tidak sesuai standar juga merupakan hasil dari regulasi BGN pada kepemimpinan sebelumnya. Pasalnya, sempat ada beberapa regulasi yang diduga diubah untuk memfasilitasi pembangunan dapur agar lebih mudah.

"Jadi, mungkin teman-teman tahu, ya, kemarin kan sempat ada perubahan juknis dari 400 (meter persegi) luasan dapurnya, diubah lah oleh Kepala BGN yang dulu menjadi 150 (meter persegi), kayak gitu loh. Nah, itu kan yang seperti itu kan menyebabkan dapur-dapur kemudian menjadi tidak memenuhi standar untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik," kata dia.