PBB Desak Aksi Iklim Dipercepat

REPUBLIKA.CO.ID, BONN -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta negara-negara mempercepat implementasi komitmen iklim menjelang Konferensi Perubahan Iklim COP31 di Turki pada November 2026. Seruan itu disampaikan setelah pertemuan iklim PBB di Bonn, Jerman, yang dinilai menghasilkan sejumlah kemajuan meski masih menyisakan perbedaan pandangan antarnegara.

Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) Simon Stiell mengatakan pertemuan Bonn menunjukkan keseriusan negara-negara dalam membahas berbagai isu utama perubahan iklim, termasuk transisi berkeadilan, adaptasi, dan pendanaan iklim.

"Kita masih memiliki perbedaan signifikan dan pekerjaan besar ke depan. Tetapi kita melihat keseriusan dalam menangani isu penting dan tekad untuk menemukan solusi," kata Stiell saat menutup sesi ke-64 Badan Subsidiari UNFCCC (SB64) di Bonn, Kamis (18/6/2026).

Menurut Stiell, salah satu kemajuan yang dicapai adalah pembahasan mengenai transisi berkeadilan atau Just Transition. Negara-negara mulai membahas langkah konkret untuk menerjemahkan konsep tersebut ke dalam kebijakan yang dapat melindungi pekerja dan masyarakat yang terdampak transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Pertemuan Bonn juga membahas agenda Action for Climate Empowerment (ACE) yang mencakup pendidikan, partisipasi publik, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam aksi iklim. Selain itu, sejumlah target aksi terkait elektrifikasi, ketahanan kota, efisiensi energi, dan pengelolaan sampah turut menjadi fokus pembahasan.

Meski demikian, Stiell mengakui sejumlah isu penting belum mengalami kemajuan yang memadai. Ketegangan geopolitik global disebut turut memengaruhi dinamika negosiasi selama pertemuan berlangsung.

Ia menegaskan negara-negara perlu tetap berpegang pada komitmen yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris dan hasil Global Stocktake pertama, termasuk target membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius.

"Kita tidak bisa membuka kembali keputusan sebelumnya, menegosiasikan ulang target yang sudah ada, atau mundur dari komitmen yang telah dibuat," ujarnya.

UNFCCC juga mengingatkan pentingnya percepatan implementasi berbagai komitmen pendanaan iklim, termasuk target mobilisasi pendanaan sebesar 1,3 triliun dolar AS, komitmen pendanaan iklim 300 miliar dolar AS per tahun, pendanaan kehilangan dan kerusakan (loss and damage), serta peningkatan pendanaan adaptasi bagi negara berkembang.

Menurut Stiell, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kecenderungan sejumlah negara menunggu langkah negara lain sebelum meningkatkan aksi iklim mereka sendiri. Kondisi tersebut berisiko memperlambat proses negosiasi pada saat dunia membutuhkan implementasi yang lebih cepat.

Ia mendorong negara-negara mulai melibatkan para menteri dan pengambil keputusan tingkat tinggi dalam beberapa bulan ke depan untuk menyelesaikan berbagai isu krusial sebelum COP31 berlangsung.

Stiell menegaskan upaya menghadapi krisis iklim membutuhkan kerja sama global yang lebih kuat. Menurut dia, keberhasilan aksi iklim tidak dapat dicapai melalui persaingan antarnegara, melainkan melalui kolaborasi yang mampu melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim yang semakin besar.

"Untuk melindungi delapan miliar manusia dari krisis iklim, yang kita perlukan adalah kerja sama, bukan kompetisi," kata Stiell.