Banyak SPPG di Cirebon Belum Miliki SLHS, Ini Kendalanya

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cirebon hingga kini belum memiliki Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala mengatakan, dari 48 SPPG yang mengajukan SLHS, baru 22 yang telah diterbitkan. Sementara 26 lainnya masih dalam proses inspeksi Dinas Kesehatan.

Ia menjelaskan, sejumlah SPPG masih harus memenuhi berbagai persyaratan. Seperti kepemilikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), peralatan dapur berbahan stainless steel, hingga pengelolaan sampah yang sesuai standar kesehatan.

Selain kendala teknis, Hendra menyoroti kurangnya komunikasi antara koordinator wilayah dari pihak penyelenggara program gizi nasional dan pemerintah daerah, yang membuat beberapa SPPG terlambat dalam proses pengajuan. “Kami tetap berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan menciptakan generasi yang produktif serta berdaya saing tinggi,” kata Hendra, Rabu (22/10/2025).

Bupati Cirebon, Imron pun mendorong seluruh SPPG di wilayahnya untuk segera menuntaskan proses SLHS. Untuk itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk Dinas Kesehatan dan koordinator wilayah program gizi, untuk memastikan proses sertifikasi SLHS berjalan cepat tanpa kendala administrasi yang berlarut. “Program yang bagus dari pemerintah pusat ini jangan sampai terhambat hanya karena persoalan teknis. Semua pihak harus bekerja sama dan saling berkoordinasi,” katanya.

Menurut Imron, keberhasilan program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Namun juga mampu membangkitkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku makanan. “SPPG diharapkan membeli bahan baku dari petani dan pelaku usaha di sekitarnya. Dengan begitu, ekonomi lokal ikut tumbuh,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan komunikasi antarlembaga agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Cirebon berjalan efektif dan tidak menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat. “Seluruh yang terlibat harus bekerja dengan baik, berkoordinasi, dan memastikan distribusi makanan bergizi ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni menyampaikan, total SPPG yang direncanakan mencapai 179 unit.

Dari jumlah itu, sebanyak 45 unit telah beroperasi, 44 unit siap diluncurkan, dan 48 unit tengah mengajukan SLHS. Setiap SPPG menargetkan melayani 3.000-4.000 penerima manfaat. “Penerima manfaat program MBG meliputi siswa TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, peserta SLB, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita,” katanya.

Untuk mempercepat penerbitan sertifikasi, Dinas Kesehatan telah melakukan sejumlah langkah. Seperti pembinaan kepada SPPG, inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan, serta pemeriksaan sampel air, makanan, dan peralatan memasak bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah.