Buntut Anak Pejabat Dapat Beasiswa LPDP, Seleksi Diharapkan Lebih Diperketat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti fenomena beasiswa LPDP yang diperoleh oleh orang yang mampu secara ekonomi. P2G menuntut pemerintah mengevaluasi seleksi calon penerima beasiswa LPDP sekaligus menambah jatah kuota jalur afirmasi.

Hal tersebut dikatakan Anggota Dewan Pakar P2G, Anggi Afriansyah menanggapi Arya Iwantoro dan sang istri, Dwi Sasetyaningtyas, yang viral karena kewarganegaraan anaknya. Arya dan Dwi merupakan penerima LPDP yang berasal dari keluarga pejabat.

"Karena yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana dana pemerintah dialokasikan untuk mereka yang memiliki keterbatasan," kata Anggi kepada Republika, Ahad (1/3/2026).

Dalam LPDP, ada beberapa mekanisme untuk mendapatkan beasiswa yaitu reguler, jalur targeted, dana jalur afirmasi. Para anak pejabat dan tokoh bisa mendaftar lewat jalur reguler asalkan memenuhi persyaratan.

"Itu memang kenapa yang masuk ke jalur reguler, saya nggak tahu datanya ya, tapi juga kita bisa lihat adalah orang-orang yang sebetulnya punya privilege gitu ya. Jadi beberapa contoh ada yang anak pejabat, kemudian ada juga tokoh publik seperti artis dan lain-lain yang sebetulnya dia punya biaya secara mandiri kalau dia mau studi di luar negeri," ujar Anggi.

Menurut Anggi, di situlah letak masalahnya karena mekanisme LPDP jalur reguler terbuka untuk siapa saja. Sehingga selama memenuhi syarat yang ditentukan oleh LPDP, mereka bisa mendapatkan beasiswa LPDP.

"Jadi ya kalau dari segi syarat, ya pada akhirnya kasus-kasus di mana mereka yang sebetulnya punya kapital ekonomi memadai itu bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Nah ini memang cenderung ada bias ya ketika bicara itu," ujar Anggi.

Sebenarnya LPDP menyediakan kuota afirmasi kelompok disabilitas fisik atau mental, putra-putri Papua, kawasan Indonesia Timur, untuk santri. Lalu jalur targeted untuk TNI, Polri, PNS atau ASN BUMN. Anggi mendorong kuota afirmasi dan jalur targeted ini ditambah.

"Jadi kalau menurut saya memang akan lebih baik jika kuota yang targeted itu ditambahkan gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan generasi baru Indonesia yang punya kecakapan akademik meskipun mereka berasal dari kelompok non-fair village gitu ya," ucap Anggi.