22 hours ago
4
Suasana sidang Dewan HAM PBB.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia secara resmi dikukuhkan sebagai presiden Dewan HAM PBB pada Kamis (8/1/2025). Jabatan tersebut akan dijalankan oleh Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, yang mengemban tugas memimpin sidang dan proses internal Dewan HAM sepanjang 2026.
Kemlu menyatakan bahwa dengan posisi strategis tersebut, Indonesia akan mendorong tata kelola HAM global yang lebih dialogis, konstruktif, dan berlandaskan kerja sama multilateral yang inklusif. Indonesia menyatakan akan menjalankan kepresidenan Dewan HAM PBB dengan pendekatan inklusif dan memastikan akan selalu objektif dan transparan, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, Kemlu RI menyampaikan bahwa Indonesia akan berkomunikasi dan berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan di Dewan HAM untuk menjalankan mandat tersebut.
“Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab besar juga mengingat situasi geopolitik saat ini cukup berwarna serta dinamika tinggi yang dihadapi Dewan HAM,” kata Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi Kemlu RI Indah Nuria Savitri.
Indah mengatakan bahwa Indonesia berharap kepercayaan sebagai Presiden Dewan HAM PBB mencerminkan rekam jejak panjang yang menunjukkan upaya Indonesia dalam membawa perbaikan bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di tingkat kawasan dan internasional.
Dia menambahkan bahwa presidensi Dewan HAM PBB merupakan hasil kerja sama serta perjuangan diplomasi seluruh pihak yang dipimpin Kemlu RI. Indonesia terpilih sebagai calon tunggal dari kawasan Asia-Pasifik yang akan menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026, yang akan ditetapkan secara formal dalam sidang Dewan HAM di Jenewa pada 8 Januari 2026.
Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB ini juga terjadi di tengah sejumlah kritik terhadap kondisi hak asasi manusia di Tanah Air. Amnesti Internasional menilai, stuasi HAM dari Januari hingga Desember 2025 mengalami erosi terparah selama era reformasi. LSM itu mencatat, sepanjang tahun marak pelanggaran hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk efisiensi anggaran yang mengganggu ekonomi masyarakat.
“Tahun ini pun ditutup oleh buruknya reaksi penanganan bencana ekologis di Sumatra yang mempertontonkan ketidakmampuan pemerintah menghadapi krisis kemanusiaan, bahkan mencerminkan watak represif seperti terlihat dalam kekerasan militer di Aceh baru-baru ini,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
sumber : Antara
