Eks Jenderal IDF: Aksi Teroris Yahudi di Tepi Barat Picu 7 Oktober yang Lebih Dahsyat

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Ratusan purnawirawan jenderal dan kolonel Israel memperingatkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tengah menyeret Israel menuju ancaman keamanan yang lebih besar daripada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Mereka menilai pembiaran terhadap kekerasan pemukim Yahudi di Tepi Barat dan kebijakan yang melemahkan Otoritas Palestina dapat memicu ledakan konflik baru yang dampaknya jauh lebih luas.

Peringatan tersebut disampaikan dalam surat terbuka kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjelang pertemuannya dengan Netanyahu di Washington, Selasa (28/7/2026) waktu setempat. Para mantan petinggi militer itu meminta Trump menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Israel segera menghentikan kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina.

"Jika aktivitas teror oleh pemukim Yahudi serta kebijakan pemerintah yang melumpuhkan Otoritas Palestina terus berlanjut, konsekuensinya bisa jauh lebih katastrofik dibandingkan kekejaman Hamas pada 7 Oktober beserta dampak yang ditimbulkannya," tulis pensiunan Mayor Jenderal IDF Matan Vilnai dalam surat yang dilansir the Times of Israel.

Vilnai menulis atas nama Commanders for Israel's Security, organisasi yang beranggotakan lebih dari 550 pensiunan jenderal dan kolonel IDF serta mantan pejabat Mossad, Shin Bet, kepolisian, Dewan Keamanan Nasional, dan korps diplomatik Israel.

Menurut dia, situasi di Tepi Barat telah berkembang menjadi ancaman strategis, bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah.

"Tren ini mengancam menghancurkan keamanan Israel, merusak kepentingan Amerika Serikat, dan meluluhlantakkan stabilitas kawasan," tulisnya.

Ia menilai hanya Trump yang memiliki pengaruh politik cukup besar untuk menekan Netanyahu agar mengambil tindakan.

"Menurut penilaian profesional kami, tidak ada seorang pun selain Anda, Tuan Presiden, yang dapat mencegah bencana ini," kata Vilnai.

Dalam surat tersebut, para mantan komandan Israel juga mengakui aparat keamanan mengalami kesulitan menindak pelaku kekerasan dari kalangan pemukim Yahudi.

"Meskipun badan keamanan kami sangat piawai menghadapi Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya di Tepi Barat, mereka sangat terkendala ketika harus berhadapan dengan teroris Yahudi," tulis Vilnai.

Ia bahkan menuding sejumlah anggota kabinet Netanyahu ikut memperparah situasi dengan memberikan perlindungan politik kepada kelompok pemukim radikal yang bersenjata.

Meski tidak menyebut nama, tudingan tersebut mengarah kepada Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Selama ini keduanya dikenal sebagai tokoh sayap kanan yang mendukung perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat.