Gangguan Penerbangan, Asosiasi Umrah: Jamaah Berpotensi Tanggung Kerugian Secara Mandiri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Muhammad Firman Taufik mengatakan, gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik erupsi gunung Anak Krakatau berpotensi menimbulkan kerugian dan biaya tambahan bagi jamaah umrah, terutama karena sejumlah fasilitas yang telah menjadi bagian dari paket perjalanan dapat terganggu.

Dia menilai, jamaah menghadapi sejumlah risiko akibat tertundanya atau dialihkannya penerbangan, mulai dari fasilitas hotel, visa, hingga tiket pesawat yang telah masuk dalam paket umrah.

"Risiko buat jamaah, kehilangan fasilitas hotel, visa, pesawat yang merupakan bagian dari paket umrah, bisa juga risiko biaya karena ada fasilitas dadakan yang harus mereka tanggung secara mandiri,"kata dia di Jakarta, Senin(7/9/2026).

Untuk itu, Firman mengatakan, asosiasi yang beranggotakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) membentuk kanal komunikasi khusus bagi tour leader yang tengah mendampingi jamaah umrah. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi dampak gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik erupsi gunung Anak Krakatau.

Menurut dia,  pihaknya tengah mendata anggota yang terdampak gangguan penerbangan, sekaligus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait memastikan penanganan jamaah berjalan optimal.

"Saat ini, Himpuh sedang mendata anggota kami yang terdampak, membuat kanal komunikasi khusus untuk para tour leader yang sedang membersamai jamaah, dan melakukan komunikasi intens dengan pihak-pihak terkait," ujar Firman.

Menurut dia, keberadaan kanal komunikasi tersebut penting untuk mempercepat penyampaian informasi kepada anggota yang berada langsung bersama jamaah, baik yang masih berada di Indonesia, dalam perjalanan, maupun yang tertahan di Arab Saudi.

Firman mengatakan, upaya koordinasi juga dilakukan bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Kemenhaj telah membentuk kanal komunikasi khusus dengan asosiasi penyelenggara umrah yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk maskapai penerbangan dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

sumber : Antara