Geliat Sertifikasi Produk Halal di Kawasan Transmigrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Tahun 2026 ini menjadi momen penting bagi industri halal di Indonesia. Pemerintah, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan tahun 2026 sebagai tahunnya halal. Terhitung mulai 18 Oktober 2026, seluruh produk makanan, minuman, kosmetik, obat, jasa di Indonesia, wajib bersertifikat halal.

Kebijakan ini dibangun untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk secara nasional dan internasional.

Selain itu, wajib halal juga bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen halal global.

Di samping memiliki dampak positif, kebijakan ini juga membawa konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan, seperti produk dianggap ilegal, berisiko ditarik dari pasaran, dikenakan sanksi, dan termasuk teguran hingga pencabutan izin usaha.

Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Wajib halal 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum, meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan penguatan ekosistem halal.

Hal ini sejalan dengan paradigma baru penyelenggaraan transmigrasi yakni transformasi transmigrasi dengan hilirisasi komoditas unggulan di 52 Kawasan Transmigrasi sebagai salah satu program priotitasnya.

Dengan hilirisasi komoditas ini diharapkan kawasan transmigrasi mampu membuka peluang peningkatan nilai tambah ekonomi, terbukanya peluang kerja, dan ujungnya adalah meningkatnya kesejahteraan transmigran, sesuai dengan tagline ‘Kesejahteraan untuk Semua’.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.