Menteri LH dan VCarboN Dorong Industri Karbon RI Masuk Pasar Global

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri karbon Indonesia mulai membidik akses pasar yang lebih luas, tidak hanya melalui voluntary carbon market tetapi juga compliance carbon market. Peluang tersebut semakin terbuka seiring kerja sama Indonesia dengan sejumlah negara melalui kerangka Article 6 Paris Agreement, termasuk dengan Korea Selatan.

Penguatan akses pasar menjadi tantangan penting bagi industri karbon nasional di tengah besarnya potensi aset karbon berbasis alam Indonesia. Selain menghasilkan kredit karbon yang berkualitas dan berintegritas, proyek dalam negeri perlu memiliki akses ke pasar internasional agar nilai ekonomi aset karbon dapat berkembang lebih luas.

Founder VCarboN Heppy Trenggono mengatakan, Indonesia memiliki potensi aset karbon berbasis alam yang besar, tetapi akses pasar perlu terus diperkuat.

“Indonesia memiliki potensi aset karbon berbasis alam yang sangat besar. Tantangannya bukan hanya menghasilkan kredit karbon yang berkualitas dan berintegritas tinggi, tetapi juga memastikan aset tersebut memiliki akses ke berbagai pasar internasional, baik voluntary maupun compliance market,” ujar Heppy dalam pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Heppy dan Jumhur membahas pengembangan industri karbon Indonesia serta peluang memperluas akses proyek karbon dalam negeri ke pasar internasional. Pemerintah dan pelaku industri juga membahas penguatan ekosistem karbon agar perkembangan pasar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan, pemerintah akan terus membenahi regulasi yang diperlukan untuk mendukung perkembangan industri karbon Indonesia.

"Kita terus merapikan semua regulasi yang diperlukan agar industri carbon di Indonesia bisa berkembang dengan baik," jelas Jumhur.

Jumhur juga menekankan pentingnya memastikan manfaat ekonomi dari industri karbon dapat dirasakan masyarakat. Menurutnya, setiap proyek karbon perlu memiliki mekanisme pembagian manfaat yang jelas.

"Penting setiap proyek memiliki mekanisme benefit sharing yang jelas. Selain itu kami juga sedang merumuskan agar Masyarakat luas bisa mengakses industri Carbon" jelas Jumhur.

Voluntary carbon market merupakan pasar tempat perusahaan membeli kredit karbon atas inisiatif sendiri untuk mengurangi jejak emisi. Sementara itu, compliance carbon market merupakan pasar karbon yang dibentuk dan diatur melalui ketentuan pemerintah, termasuk kewajiban bagi pelaku usaha tertentu untuk memenuhi target atau batas emisi.

Salah satu pasar yang menjadi perhatian adalah Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan telah merintis kerja sama implementasi Article 6 melalui kerja sama bilateral kedua negara.

Heppy mengatakan, kerja sama antarpemerintah tersebut perlu diterjemahkan menjadi transaksi dan akses pasar yang konkret bagi proyek karbon Indonesia.

“Kerangka kerja sama Indonesia–Korea Selatan sudah dirintis oleh kedua pemerintah. Bagi kami sebagai pelaku industri, yang penting berikutnya adalah bagaimana peluang tersebut dapat diterjemahkan menjadi transaksi dan akses pasar yang nyata bagi proyek-proyek karbon Indonesia,” kata Heppy.

Menurutnya, voluntary carbon market tetap menjadi pasar penting bagi pengembangan proyek karbon berbasis alam. Namun, pelaku industri Indonesia juga perlu membangun kesiapan untuk memasuki compliance market, termasuk melalui mekanisme Article 6 dan Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMO).

VCarboN mengembangkan portofolio proyek berbasis alam, terutama pada ekosistem peatland dan mangrove. Perusahaan juga membangun hubungan dengan berbagai pelaku industri dan pasar internasional.

“Kami melihat voluntary dan compliance market sebagai dua jalur yang saling melengkapi. Semakin terbuka akses Indonesia terhadap keduanya, semakin kuat posisi aset karbon Indonesia dalam ekonomi karbon global,” ujar Heppy.

Dialog dengan pemerintah tersebut menjadi salah satu upaya mendorong ekosistem industri karbon Indonesia yang tidak berhenti pada pengembangan proyek. Perluasan akses pasar internasional dinilai penting agar potensi aset karbon Indonesia dapat berkembang menjadi sumber nilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.