Guru PPPK Jadi ASN Pemerintah Pusat Dinilai Jadi Solusi Pemda Hadapi Masalah Gaji Pegawai

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Dwianto Priyongroho, menyambut rencana pengambilalihan status guru PPPK dan PPPK paruh waktu menjadi pegawai pemerintah pusat. Menurutnya hal itu bisa menjadi jalan keluar bagi pemerintah daerah yang menghadapi kendala dalam membayar gaji pegawainya. 

“Opsi ini menjadi salah satu jalan keluar bagi semua pemda, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menjawab beberapa kendala, beberapa kebutuhan yang ada di semua pemerintah daerah terkait masalah pembiayaan untuk para ASN atau pegawai yang ada di seluruh pemda,” kata Dwianto ketika dimintai tanggapan soal pengambilalihan guru PPPK dan PPPK paruh waktu menjadi pegawai pemerintah pusat, Rabu (19/8/2026).

Dia mengatakan, di Provinsi Jateng, misalnya, anggaran belanja pegawai di hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota sudah melampaui 30 persen dari APBD. Padahal berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), anggaran belanja pegawai seharusnya maksimal 30 persen dari APBD. 

“Harapannya pada saat nanti dilakukan pembayaran melalui alokasi yang ada di pemerintah pusat, bahwa kebutuhan untuk membayar dan kebutuhan pegawai yang ada ini betul-betul sama. Sehingga ini bisa betul-betul bisa menjawab bahwa pemerintah pusat mengambil alih dalam konteks pembayaran gajinya sesuai dengan data dan kebutuhan dari masing-masing pemda,” ucap Dwianto. 

Menurutnya, jika terdapat selisih data soal jumlah guru PPPK dan PPPK paruh waktu, hal itu berpotensi memberatkan lagi belanja pegawai pemerintah daerah. “Kalau nanti sampai ada data yang tidak sesuai, tentunya akan berpengaruh pada nilai transfer yang akan disampaikan dari pemerintah pusat kepada pemda, yang ini tentunya juga nanti akan membenani, kalau kurang tentunya. Karena kebutuhan PPPK dan paruh waktu ini juga tidak sedikit,” katanya. 

Dwianto mengungkapkan, selain tenaga pendidik, mayoritas PPPK di Provinsi Jateng adalah tenaga medis. “Jadi PPPK ini hubungannya semua terkait masalah pemenuhan pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.