Hegseth Semprot NATO: Kami Butuh Mitra, Bukan Negara yang Bergantung pada AS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Washington tidak akan lagi "mensubsidi" pertahanan negara-negara sekutu yang dinilai mampu membiayai kebutuhan militernya sendiri. Pernyataan itu kembali menyoroti perbedaan pandangan lama antara AS dan sejumlah anggota NATO terkait pembagian beban pertahanan.

Pernyataan tersebut disampaikan Hegseth dalam Dialog Shangri-La, forum keamanan internasional yang digelar di Singapura, Jumat.

Menurut Hegseth, pemerintahan Presiden Donald Trump menginginkan aliansi yang dibangun atas dasar tanggung jawab bersama, bukan ketergantungan terhadap Amerika Serikat.

"Era Amerika Serikat mensubsidi pertahanan negara-negara kaya telah berakhir. Kita membutuhkan mitra, bukan protektorat. Kita mencari aliansi yang dibangun atas dasar tanggung jawab bersama, bukan ketergantungan," kata Hegseth sebagaimana diberitakan sejumlah kantor media Barat.

Ia mengaitkan dorongan peningkatan anggaran pertahanan negara-negara sekutu dengan strategi Washington untuk mengalihkan lebih banyak sumber daya ke kawasan Indo-Pasifik dalam menghadapi meningkatnya pengaruh China.

Persoalan pembagian beban pertahanan telah menjadi isu lama di tubuh NATO. Pada 2014, negara-negara anggota sepakat mengalokasikan sedikitnya dua persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk pertahanan. Namun, sejumlah negara Eropa selama bertahun-tahun gagal memenuhi target tersebut.

Data NATO menunjukkan seluruh 32 negara anggota baru berhasil mencapai ambang batas dua persen untuk pertama kalinya pada 2025. Meski demikian, Amerika Serikat masih menyumbang sekitar 60 hingga 62 persen dari total pengeluaran militer NATO pada tahun lalu.

Dalam sesi tanya jawab setelah pidatonya, Hegseth bahkan menyebut kontribusi dua persen tersebut sebagai bentuk "menumpang gratis" terhadap kemampuan militer Amerika Serikat.

Tahun lalu, anggota NATO menyepakati target baru berupa pengeluaran lima persen dari PDB untuk sektor pertahanan dan keamanan pada 2035, termasuk target inti pertahanan sebesar 3,5 persen. Namun, target tersebut menuai keberatan dari sejumlah negara Eropa.

sumber : Xinhua