Indonesia Paparkan Strategi Pengendalian Karhutla di Forum PBB

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK — Pemerintah Indonesia melaporkan keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah juga mengingatkan potensi risiko kemarau panjang pada 2026 yang dapat meningkatkan kerawanan kebakaran.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan dalam Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21) di Markas Besar PBB, New York, Senin (11/5) waktu setempat. Dalam forum itu, Menhut menyampaikann bahwa Indonesia berhasil menurunkan luas karhutla sebesar 86 persen dalam satu dekade terakhir.

Capaian tersebut disebut sebagai hasil penguatan sistem pencegahan terpadu, peringatan dini, penegakan hukum, serta pelibatan masyarakat di tingkat tapak.

Delegasi Indonesia dalam sidang tersebut turut dihadiri Wakil Tetap Indonesia untuk PBB New York, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.

Menhut menjelaskan, tren penurunan karhutla berlanjut pada periode 2024 hingga 2025. Penguatan pemantauan titik panas atau hotspot serta respons cepat pemadaman oleh tim gabungan dinilai berkontribusi terhadap penurunan luas kebakaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, Menteri Kehutanan mengingatkan potensi meningkatnya risiko kebakaran pada 2026. Berdasarkan analisis data cuaca, fenomena El Nino dengan intensitas rendah hingga moderat diperkirakan terjadi mulai Juni 2026 yang berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang.

“Tahun ini kita harus jauh lebih hati-hati. Adanya potensi kemarau yang lebih panjang akibat El Nino menuntut kewaspadaan tinggi dari kita semua. Saya meminta seluruh jajaran dan mitra terkait untuk tidak lengah dan terus meningkatkan patroli serta pemantauan di wilayah-wilayah rawan,” kata Raja Juli dalam siaran pers, Selasa (12/5/2026).

Raja Juli menambahkan, pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah pusat saja. Keterlibatan masyarakat, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor utama dalam memastikan pencegahan kebakaran berjalan efektif sejak dini.

“Kolaborasi dan kesiapsiagaan adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa angka karhutla dapat terus ditekan demi menjaga kelestarian hutan dan memastikan kualitas udara yang sehat bagi masyarakat,” kata Raja Juli.