2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) mendorong percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun. Upaya ini menekankan pentingnya dukungan nyata berupa pembiayaan dan penguatan kelembagaan petani.
Langkah itu dinilai krusial untuk memperluas cakupan sertifikasi sekaligus meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global. Upaya tersebut dibahas dalam Workshop Percepatan Sertifikasi ISPO bagi Pekebun Kelapa Sawit Rakyat yang digelar GPPI dengan dukungan BPDP dan Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil menyampaikan, kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional serta pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Produksi minyak sawit Indonesia mencapai 53,6 juta ton pada 2025. “Kelapa sawit memainkan peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Di sinilah peran penting Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia,” kata Ali Jamil dalam sambutan yang dibacakan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Iim Mucharam, di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).
Ia menjelaskan, percepatan sertifikasi ISPO menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan pasar global terhadap produk sawit Indonesia. Tantangan di tingkat pekebun masih membatasi perluasan sertifikasi, terutama terkait akses pembiayaan dan kelembagaan.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang memperluas kewajiban sertifikasi hingga mencakup sektor hulu, hilir, dan bioenergi. Ali menambahkan, implementasi ISPO diarahkan untuk memperbaiki tata kelola industri sawit sekaligus meningkatkan daya saing global. Hingga saat ini, lebih dari 7,5 juta hektare lahan telah tersertifikasi ISPO.
“ISPO menjadi kunci utama bagi penerimaan pasar global terhadap produk sawit. Tantangannya kini bukan hanya memperluas cakupan, tetapi memastikan petani mampu memenuhi standar sertifikasi,” ujarnya.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Hidayat Syahruddin menegaskan, dukungan pembiayaan menjadi faktor penting dalam mempercepat sertifikasi ISPO di tingkat pekebun. “Permentan Nomor 33 Tahun 2025 menegaskan bahwa pekebun dapat mengajukan pembiayaan sertifikasi ISPO melalui kelembagaan pekebun. Pekebun yang berhasil memperoleh sertifikat melalui pendanaan BPDP akan diprioritaskan dalam akses program lain, seperti peremajaan sawit rakyat,” tutur Normansyah.
Melalui program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDP membiayai berbagai tahapan sertifikasi, mulai dari pendataan STD-B, pernyataan pengelolaan lingkungan, pelatihan internal control system (ICS), pendampingan, hingga sertifikasi dan penilikan.
Untuk mempercepat implementasi, BPDP juga membentuk Tim Percepatan Sertifikasi ISPO Pekebun yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan, menyusun langkah teknis penyaluran dana, memetakan kebutuhan dukungan lintas sektor, serta merumuskan rekomendasi kebijakan operasional.
Ketua Umum GPPI Delima Hasri Azahari menilai dukungan nyata menjadi kunci dalam mengatasi berbagai kendala sertifikasi di tingkat petani. “Masih rendahnya capaian sertifikasi ISPO petani membutuhkan strategi percepatan dan kolaborasi semua pihak. Dukungan pembiayaan dan penguatan kelembagaan menjadi faktor penting agar petani dapat memenuhi standar sertifikasi,” kata Delima.
Ia menambahkan, tuntutan pasar global terus berkembang, tidak hanya pada sertifikasi ISPO dan RSPO, tetapi juga mengarah pada standar regenerative agriculture yang menekankan praktik berkelanjutan. Workshop tersebut menghadirkan dua sesi diskusi dengan narasumber dari pemerintah, asosiasi, dan lembaga terkait guna merumuskan langkah konkret percepatan sertifikasi ISPO di tingkat pekebun.
