KemenHAM Susun Perpres Penilaian Kepatuhan Bisnis dan Hak Asasi Manusia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM). Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat implementasi bisnis dan HAM sekaligus mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan pemerintah memilih Perpres sebagai dasar hukum karena dinilai lebih efektif dan dapat segera diterapkan.

"Saat ini Perpres tersebut sedang dalam proses penyusunan. Kami juga ingin peraturan ini diterapkan segera karena ini juga persyaratan untuk Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD," kata Mugiyanto dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Menurut Mugiyanto, rancangan Perpres tersebut akan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang masa berlakunya telah berakhir.

Regulasi baru itu akan mengedepankan mekanisme Human Rights Due Diligence (HRDD) atau uji tuntas hak asasi manusia berbasis pencegahan risiko. Penilaian kepatuhan pelaku usaha dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis bukti.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap kepatuhan pelaku usaha dalam menghormati hak asasi manusia dapat meningkat melalui pembinaan yang berkelanjutan.

Perwakilan Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Bisnis dan HAM, Pichamon Yeophantong, mengapresiasi langkah Indonesia dalam menyusun regulasi tersebut. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi menjadi rujukan praktik bisnis yang menghormati HAM di kawasan Asia-Pasifik.

KemenHAM menyatakan penyusunan rancangan Perpres dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kementerian dan lembaga, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, asosiasi dunia usaha, serta mitra internasional. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan secara efektif.

sumber : Antara