Kemenhut Bekali Aparatur Diplomasi Kehutanan dan Perdagangan Internasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKATA -- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kapasitas diplomasi publik dan negosiasi internasional aparatur pemerintah sebagai upaya meningkatkan posisi Indonesia dalam tata kelola kehutanan global. Langkah tersebut dilakukan melalui pelatihan yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat komunikasi strategis dalam berbagai forum internasional.

Pelatihan bertajuk Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) itu digelar pada 4–5 Agustus 2026 di Bandung. Kegiatan diselenggarakan Kemenhut bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) dengan dukungan International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Peserta berasal dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan, diplomasi saat ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bernegosiasi, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan.

"Kepercayaan mata uang paling bernilai dalam diplomasi," ujar Ristianto dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Menurut dia, Indonesia memiliki modal besar berupa hutan tropis terbesar ketiga di dunia, kawasan mangrove terluas, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, berbagai capaian pengelolaan hutan berkelanjutan tersebut perlu dikomunikasikan secara efektif agar memperoleh pengakuan di tingkat internasional.

"Diplomasi bukan sekadar menyampaikan informasi atau memenangkan argumentasi, melainkan membangun kepercayaan publik dan mitra internasional terhadap komitmen Indonesia dalam mengelola hutan secara lestari," katanya.

Ristianto menambahkan setiap aparatur yang mewakili Indonesia di forum internasional harus mampu menyampaikan pesan secara konsisten, kredibel, dan berbasis data.

Dalam pelatihan tersebut, Kemenhut juga menyoroti empat agenda prioritas diplomasi kehutanan, yakni memperluas pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), memperkuat International Tropical Peatland Center (ITPC), mengembangkan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat kolaborasi global pengelolaan mangrove, serta memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan High Quality Carbon Market.

Selama dua hari pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan hasil hutan, penyusunan pesan strategis untuk audiens internasional, hingga simulasi negosiasi lintas kementerian. Kemenhut berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat koordinasi antarkementerian sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di berbagai forum internasional.