Kemenkes Ubah Akreditasi Rumah Sakit Berbasis Tingkat Kesembuhan Pasien

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengubah sistem akreditasi rumah sakit menjadi berbasis hasil klinis (clinical outcome) yang diukur secara real-time. Melalui skema tersebut, mutu layanan rumah sakit tidak lagi hanya dinilai dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari tingkat keberhasilan tindakan medis dan keselamatan pasien.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akreditasi rumah sakit tidak lagi sebatas evaluasi administrasi lima tahunan, melainkan diukur berdasarkan angka kesembuhan dan keselamatan pasien (survival rate).

"Mutu rumah sakit tidak bisa hanya di atas kertas. Kita akan ukur dari hasil tindakan medisnya. Jika ada rumah sakit yang tingkat kegagalan operasinya tinggi, status akreditasinya bisa langsung kita turunkan di tengah jalan. Ini bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat," kata Budi dikutip Selasa (28/7/2026).

Selain mengubah sistem akreditasi, Kemenkes juga menerapkan langkah efisiensi biaya pengobatan untuk menekan inflasi biaya kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemusatan pengadaan (pool procurement) obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) berbasis data SatuSehat.

Melalui mekanisme tersebut, Kemenkes mengklaim berhasil menghemat anggaran farmasi awal sebesar Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun.

"Langkah efisiensi ini akan kami buka juga untuk seluruh RSUD dan rumah sakit swasta agar harga obat dan alat kesehatan di seluruh Indonesia bisa jauh lebih murah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat pencairan klaim BPJS Kesehatan senilai Rp 20 triliun pada Agustus 2026. Dana tersebut diprioritaskan untuk menjaga stabilitas arus kas rumah sakit agar pelayanan tetap berjalan optimal.

sumber : ANTARA