Komisi I Apresiasi Bale Pananggeuhan, Inovasi Layanan Humanis dari Gedung Sate

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Tedy Rusmawan mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang meresmikan Bale Pananggeuhan di Gedung Sate, Kota Bandung.

Pusat layanan dan pengaduan satu pintu ini dinilai menjadi simbol hadirnya negara dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurut Tedy, kehadiran Bale Pananggeuhan merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov Jabar untuk menghadirkan solusi langsung bagi warga yang membutuhkan ruang aspirasi maupun aduan terkait pelayanan publik.

Melalui sistem terintegrasi, masyarakat kini dapat menyampaikan berbagai persoalan seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga bantuan hukum secara lebih mudah.

“Ini langkah positif. Pemprov Jabar hadir memberi solusi bagi masyarakat, terutama pelayanan dan pengaduan publik. Dengan adanya Bale Pananggeuhan di Gedung Sate, masyarakat di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya kini bisa lebih mudah menjangkau layanan pengaduan,” ujar Tedy Rusmawan beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, politisi PKS itu menilai, inisiatif tersebut sebaiknya tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi, tetapi diperluas ke berbagai daerah lain di Jawa Barat seperti Cirebon, Garut, dan Bogor. Hal ini penting agar seluruh warga Jabar mendapat akses yang merata terhadap layanan publik yang berkualitas.

“Idealnya, setiap kota dan kabupaten juga memiliki pos pengaduan seperti ini, karena pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi,” tutur Tedy.

Selain itu, ia mengapresiasi langkah kolaboratif Bale Pananggeuhan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Baznas Jabar, dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan cepat baik dari sisi ekonomi maupun spiritual.

Sebagai wakil rakyat, Tedy menegaskan, DPRD Jawa Barat melalui Komisi I akan memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan operasional dan pengembangan Bale Pananggeuhan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

“Kami di DPRD, khususnya Komisi I, tentu mendukung dari sisi kebutuhan operasional maupun mobilitas. Harapannya, pos pengaduan masyarakat ini benar-benar bisa memberikan manfaat nyata dan menjadi wajah baru pelayanan publik yang lebih humanis di Jawa Barat,” pungkasnya.