Komisi IX Respons Rencana Penyesuaian Program MBG

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi IX DPR RI merespons rencana penyesuaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dikaji pemerintah. Penyesuaian tersebut dinilai menjadi upaya menjaga keberlanjutan program di tengah tekanan fiskal.

Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya menyampaikan rencana pengurangan frekuensi pemberian MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Kebijakan itu disebut berpotensi menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp40 triliun pada 2026.

Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto mengatakan, langkah penyesuaian perlu dilihat secara proporsional di tengah kondisi ekonomi global yang menekan ruang fiskal negara. “Hasil efisiensi ini bisa dialihkan ke program lain, misalnya untuk menahan dampak gejolak harga minyak untuk memperkuat daya beli masyarakat,” kata Pulung dalam ketetangannya, Kamis (26/3/3026).

Pulung mengatakab, target ambisius pemerintah terhadap program MBG patut diapresiasi, namun pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal nasional.

Selain aspek anggaran, Pulung mengingatkan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas makanan yang diterima siswa. Menurut Pulung, Badan Gizi Nasional harus memperketat pengawasan operasional dapur MBG agar standar gizi tetap terjaga.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan program. “Libatkan masyarakat untuk mengawasi.“

Pulung menilai program sebesar MBG membutuhkan ruang evaluasi terbuka agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. “Terima semua masukan dan lakukan perbaikan terus menerus,” kata Pulung.

Menkeu Purbaya sebelumnya menyatakan efisiensi program MBG

berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun. Efisiensi tersebut direncanakan dilakukan dengan mengurangi jumlah hari operasional. Pemberian MBG diusulkan menjadi lima hari dalam sepekan dari sebelumnya yang enam hari.

“Biasanya seminggu (MBG) enam hari, dia (Kepala BGN) bilang lima hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang saja bisa (hemat) Rp40 triliun setahun,” kata Menkeu Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, langkah ini menunjukkan upaya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak akibat konflik geopolitik global.

“Ini bukan saya yang motong ya, memang dia (BGN) melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini,” ujarnya.

Bendahara negara itu menuturkan, rencana efisiensi tersebut berasal dari pihak BGN. Pengumuman kebijakan ini juga akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

sumber : Antara