Mendorong Transisi Energi, Pemerintah Sinergikan Riset Perguruan Tinggi dan Infrastruktur EBT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mengakselerasi transisi energi dengan mengembangkan pembangkit listrik berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan. Langkah strategis ini dijalankan melalui pendekatan hulu-hilir; dari riset akademis untuk teknologi pengolahan sampah di kota besar, hingga pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) di wilayah terpencil seperti Papua Tengah.

Di tingkat nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggandeng perguruan tinggi dan industri untuk merancang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang terukur dan berkelanjutan. Dalam rapat yang melibatkan perwakilan kampus luar negeri, Institut Teknologi Bandung (ITB), serta PT Rekayasa Industri (Rekind), Menteri Brian Yuliarto menegaskan bahwa desain PLTSa harus berbasis hitungan yang jelas, baik dari sisi kapasitas, biaya, maupun dampak lingkungan.

"Ini bukan sekadar membangun, tapi bagaimana solusinya efektif secara teknis serta berkelanjutan secara ekonomi dan ekologi," ujar Menteri Brian di Jakarta, Kamis.

Pendekatan yang diusung adalah kombinasi pengolahan sampah skala komunitas dan fasilitas terpusat. Strategi ini dinilai mampu meminimalkan mobilitas sampah dan meningkatkan stabilitas kualitas Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar turunan sampah. Dengan komposisi sampah organik mencapai 55 persen, pengolahan di tingkat awal dinilai strategis untuk mengurangi beban transportasi dan penumpukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Akademisi didorong untuk berkontribusi dalam menyusun perhitungan berbasis data mengenai kapasitas ideal, tipologi wilayah, dan efisiensi logistik agar desain sistem tepat sasaran sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Sementara riset pengolahan sampah berjalan di kota-kota besar, pembangunan infrastruktur EBT berbasis alam juga mulai merealisasikan target energi bersih di Indonesia timur. PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Nabire, misalnya, memastikan akan memulai pembangunan pembangkit EBT pada tahun 2026 untuk menambah pasokan listrik di Provinsi Papua Tengah.

Manajer PLN UP3 Nabire, Rakhel Rumbewas, menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari program nasional untuk mengurangi ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang boros BBM dan berpolusi. “Pembangunan EBT seperti tenaga surya dan air dapat menekan polusi sekaligus menjangkau wilayah yang sulit terakses,” katanya di Nabire, Selasa.

Saat ini, PLN Nabire telah mengoperasikan PLTS di daerah kepulauan dan tengah menyiapkan perluasan di Enarotali, Kabupaten Paniai, untuk melistriki wilayah pedalaman. Proses koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembebasan lahan terus digencarkan karena menjadi faktor kunci percepatan pembangunan.

sumber : Antara