Mentan Ungkap Harga Beras Fortifikasi Tembus Rp 56 Ribu per Kilogram, Waspada Ancaman Inflasi

REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti tingginya harga beras fortifikasi yang dinilai tidak wajar. Menurut dia, selisih harga yang terlalu besar berpotensi menambah tekanan terhadap inflasi, terutama jika beras tersebut dikonsumsi masyarakat dalam jumlah besar.

Amran mengatakan pemerintah tengah menelusuri persoalan beras fortifikasi, termasuk dugaan ketidaksesuaian kandungan dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan setelah muncul sorotan terhadap harga beras fortifikasi yang jauh di atas harga beras pada umumnya.

"Kita cek karena stok banyak. Berarti bukan karena stok beras. Masalahnya sementara kita selidiki," kata Mentan di Subang, Jawa Barat, Rabu (2/9/2026).

Amran menyebut hasil pemeriksaan laboratorium sementara menunjukkan sekitar 90 persen sampel yang diperiksa diduga tidak sesuai dengan ketentuan fortifikasi. Pada saat yang sama, harga sejumlah produk beras fortifikasi disebut mencapai Rp 42 ribu hingga Rp 56 ribu per kilogram, dengan rata-rata sekitar Rp 22 ribu per kilogram.

Mentan membandingkan harga tersebut dengan harga yang menurutnya semestinya berada di kisaran Rp 13.500 per kilogram. Dengan selisih yang mencapai ribuan hingga puluhan ribu rupiah per kilogram, dia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi pembentukan harga di tingkat konsumen.

"Kalau harganya Rp 13.500, kemudian dijual Rp 40 ribu, itu menambah inflasi atau tidak? Penyumbang atau tidak?" ujar Amran.

Dia menegaskan pemerintah tidak hanya melihat persoalan tersebut dari sisi ketersediaan beras. Harga yang terbentuk di pasar juga menjadi perhatian karena kenaikan harga komoditas pangan dapat memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat dan inflasi.

Amran juga menyinggung kondisi stok beras pemerintah yang masih kuat. Menurut dia, persoalan harga beras fortifikasi dengan harga tinggi perlu dilihat terpisah dari masalah ketersediaan stok beras nasional.

Pemerintah kini melanjutkan penelusuran terhadap produk beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi ketentuan. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lebih lanjut terhadap produk dan pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan.