Parlemen Eropa Berencana Longgarkan Aturan UU Keberlanjutan

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS — Parlemen Eropa tengah merundingkan langkah untuk melonggarkan Undang-Undang Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Due Diligence Directive/CSDDD) yang disahkan tahun lalu. Aturan ini mewajibkan perusahaan Eropa menindak pelanggaran hak asasi manusia dan masalah lingkungan dalam rantai pasok mereka, dengan ancaman denda hingga 5 persen dari total omzet global jika tidak dipatuhi.

CSDDD menjadi salah satu regulasi keberlanjutan yang menuai pro dan kontra di Uni Eropa. Namun, tekanan dari negara-negara besar seperti Jerman dan Prancis, serta mitra dagang seperti Amerika Serikat (AS) dan Qatar, membuat Parlemen Eropa kini berupaya menyederhanakan aturan tersebut sebelum resmi berlaku pada 2027.

Anggota Parlemen dari Partai Rakyat Eropa (European People’s Party/EPP), Jorgen Warborn, mengatakan kelompoknya yang berhaluan moderat-kanan tengah mencari kompromi dengan kelompok sosialis dan liberal. EPP mengusulkan agar aturan ini hanya berlaku bagi perusahaan dengan lebih dari 5.000 karyawan dan omzet global minimal 1,5 miliar euro (sekitar 1,74 miliar dolar AS). Saat ini, ambang batas penerapan CSDDD mencakup perusahaan dengan 1.000 karyawan dan omzet lebih dari 450 juta euro.

“Saya fokus untuk memastikan Eropa kembali tumbuh, sehingga kami bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan kemakmuran yang lebih lama,” kata Warborn, Kamis (9/10/2025). Ia menilai perubahan diperlukan agar perusahaan tidak terbebani oleh kewajiban pelaporan yang terlalu rumit.

Namun, langkah ini memicu kritik dari kelompok lingkungan dan sejumlah pelaku usaha yang menilai pelonggaran akan melemahkan akuntabilitas korporasi. Kelompok Sosialis dan Demokrat menyatakan terpaksa menyetujui kompromi tersebut setelah EPP mengancam akan berkoalisi dengan kelompok ekstrem kanan untuk memperlemah aturan lebih jauh.

“Kompromi ini bukanlah pilihan yang kami sukai, tetapi alternatifnya adalah EPP membuat perjanjian yang lebih buruk dengan sayap kanan,” ujar juru bicara kelompok Sosialis dan Demokrat.

Sebagai bentuk protes, anggota parlemen asal Belanda, Lara Wolters, mundur dari posisi negosiator kelompok sosial. Sementara itu, kelompok liberal Renew menyatakan dukungan terhadap perubahan yang diusulkan EPP.

Dengan kesepakatan tiga kelompok politik terbesar di Parlemen Eropa, perubahan terhadap CSDDD hampir pasti akan disahkan. Pemungutan suara untuk menyepakati revisi aturan dijadwalkan berlangsung pada akhir bulan ini sebelum dibawa ke meja perundingan dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

sumber : Reuters