3 hours ago
1
Gubernur Jakarta Pramono Anung saat memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/9/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah pusat bakal memangkas dana transfer ke daerah yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun anggaran 2026. Seluruh daerah bakal terdampak pemangkasan tersebut, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya akan berkurang sekitar Rp 15 triliun.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pemangkasan itu akan berdampak terhadap APBD Jakarta tahun 2026. Padahal, Pemprov Jakarta telah memproyeksikan bahwa APBD 2026 dapat naik 3,80 persen dari tahun ini yang mencapai Rp 91,86 triliun menjadi Rp 95,35 triliun.
“Dengan pengurangan DBH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp 79 triliun,” kata dia di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).
Ia mengatakan, Pemprov Jakarta akan patuh, taat, dan mengikuti kebijakan yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Walaupun kebijakan itu bakal berdampak terhadap program Pemprov Jakarta.
Karena itu, Pramono menuturkan pihaknya akan melakukan realokasi dan efisiensi anggaran dalam APBD 2026. Namun, ia memastikan, program yang berkaitan langsung dengan masyarakat tidak akan terdampak efisiensi.
“Saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dibagikan kepada 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang telah dibagikan kepada 16.979 orang,” kata dia.
Menurut dia, pihaknya akan berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memastikan program prioritas tetap berjalan, mengingat dana yang dipangkas cukup besar.
“Pemerintah Jakarta akan berusaha, yang biasanya dengan anggaran cukup besar kurang lebih Rp 90 triliun lebih, tahun ini sebenarnya Rp 95 triliun akan menjadi Rp 79 triliun. Kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta,” ujar Pramono.
