Pemerintah Diminta Terapkan Label Peringatan GGL yang Mudah Dipahami

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Pangan Sehat mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pencantuman label gizi berupa Nutri Level pada pangan siap saji. Alih-alih Nutri Level yang dapat menimbulkan ambiguitas, aliansi menyarankan pemerintah untuk menerapkan label peringatan wajib di bagian kemasan.

Public Health Nutritionist dari Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) yang tergabung dalam aliansi, Imas Arumsari, mengungkap berbagai riset global membuktikan label peringatan di bagian depan kemasan (front-of-pack warning label) yang bersifat wajib, lebih signifikan mengurangi konsumsi produk tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) dibandingkan sistem Nutri Level dengan skoring sukarela.

Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk mempertimbangkan penerapan label peringatan wajib sebagai pendekatan yang lebih transparan bagi konsumen. "Sistem Nutri Level berpotensi menimbulkan health halo effect yaitu konsumen menganggap suatu produk lebih sehat dari kenyataannya, lalu mengonsumsinya secara berlebihan. Pendekatan ini juga belum cukup memberikan informasi gizi dan melindungi kelompok rentan seperti anak-anak," kata Imas dalam diskusi media secara virtual dipantau di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Aliansi menjelaskan label peringatan lebih efektif karena menggunakan tampilan visual sederhana seperti ikon berwarna atau tanda peringatan dengan pesan yang tegas dan mudah dipahami. Sebaliknya, sistem Nutri Level dapat menimbulkan ambiguitas karena produk dengan kandungan GGL tinggi masih bisa terkesan "aman" di level C, padahal konsumsinya tetap perlu dibatasi.

Mereka juga menyoroti minimnya ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan label depan kemasan tersebut. Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia salah satu bagian aliansi, Ari Subagio Wibowo, mempertanyakan proses perumusan kebijakan Nutri Level yang minim transparansi dan tidak melibatkan masyarakat sipil, individu, maupun kelompok terdampak secara bermakna.