1 week ago
18
REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) memberikan sejumlah catatan strategis terhadap kinerja mitra kerja dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 di wilayah Cirebon.
Mitra kerja yang menjadi perhatian di antaranya UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Cirebon, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR), UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, UPTD PPP LLAJ Wilayah IV Cirebon, serta Dinas Perhubungan.
Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Jawa Barat, Ahab Sihabudin, dari sektor infrastruktur jalan, tingkat kemantapan jalan di Jawa Barat telah mencapai 95 persen. Meski demikian, pihaknya mengingatkan pentingnya peningkatan intensitas pemeliharaan agar kualitas jalan tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan fungsi.
“Pemeliharaan harus dilakukan secara konsisten dan berkala agar kondisi jalan yang sudah baik ini bisa dipertahankan,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Di sektor perhubungan, realisasi pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) telah mencapai 100 persen. Namun, Komisi IV menemukan sejumlah kendala di lapangan, seperti masih adanya titik PJU yang belum teraliri listrik.
Selain itu, ditemukan pula pemasangan PJU ganda yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, khususnya dalam pembiayaan listrik. “Permasalahan ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak membebani anggaran ke depan,” kata Ahab.
Sementara pada sektor sumber daya air, Komisi IV menyoroti persoalan pencatatan aset yang masih tumpang tindih antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai bisa menghambat optimalisasi pengelolaan sumber daya air.
Di sisi lain, Komisi IV mendorong peningkatan alokasi anggaran guna memperkuat program ketahanan pangan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur irigasi.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Jabar merekomendasikan peningkatan pemeliharaan jalan secara berkala, penyelesaian persoalan PJU ganda, serta penataan aset dan penguatan anggaran di sektor sumber daya air.
Meski memberikan sejumlah catatan, Komisi IV DPRD Jabar tetap mengapresiasi kinerja mitra kerja yang secara umum dinilai cukup baik dan menunjukkan capaian positif.
