Ratusan Mahasiswa Undip Demo Bawa Isu MBG, Karhutla, KDMP, Hingga Kebebasan Berpendapat

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang, Senin (24/8/2026) sore. Mereka menyuarakan sejumlah isu, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), persoalan kebakaran hutan dan lahan, hingga terkait kebebasan berpendapat.

Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster dan membentangkan spanduk yang antara lain bertuliskan, “Merdeka apanya? Lantang bersuara saja bisa kena pidana”, “When the news is silent, the streets speak the truth”, “All eyes on Kalimantan: karhutla bukan cuma soal El Nino, ada politik di baliknya”, dan “Rakyat di atas militer”. 

Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip sekaligus koordinator aksi, Fadil Zikra, mengatakan, unjuk rasa yang digelar teman-temannya dilaksanakan tak lama setelah Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan ke-81. “Tapi hari ini kita tidak merasakan itu. Bahkan kita disajikan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat luas,” ujarnya saat diwawancara awak media di sela-sela demo. 

Terkait hal itu, dia menyoroti program MBG dan KDKMP. Menurut Fadil, sulit untuk tidak melihat MBG dan KDKMP sebagai alat politik yang bakal digunakan dalam pilpres 2029 mendatang. Selain banyak masalah dalam pelaksanaannya, Fadil menilai, MBG dan KDKMP juga menyedot anggaran jumbo yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lebih esensial, misalnya akses pendidikan, jaminan atau perlindungan sosial, hingga penanganan darurat kebencanaan.

“Akhirnya semua rakyat Indonesia merasakan kesia-siaan daripada ABPN yang dikeluarkan oleh negara hari ini,” kata Fadil. 

Dia menekankan saat ini Indonesia menghadapi berbagai bencana, mulai dari gempa hingga karhutla. Namun pemerintah memilih memangkas dana untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Kita melihat Flores, kita melihat Sumatra, hari ini belum selesai secara keseluruhan. Tapi hari ini pemerintah masih sibuk dengan pencitraan-pencitraan,” ujarnya.

Terkait karhutla, Fadil mengingatkan kejadian tersebut sudah kerap berulang. “Ini tidak pernah ditangani secara serius oleh pemerintah. Kami nyatakan bahwasannya kebakaran hutan hari ini merupakan bencana yang tidak ditanggapi dengan benar,” ucapnya. 

Selain itu, Fadil pun mengkritisi ruang kebebasan berpendapat yang hari ini semakin terkikis. “Kebebasan berpendapat, keamanan kita untuk menyampaikan aspirasi dan segala macamnya, itu semu di Indonesia. Hari ini merupakan salah satu bentuk kami melawan itu. Bahwasanya kami punya hak, kami adalah rakyat, kami membayar pajak, dan itulah yang harus kami dapatkan,” ujar Fadil.

Salah satu mahasiswa Undip yang ikut berunjuk rasa, Kaila (21 tahun), mengatakan, aksi yang dilakukannya bersama teman-temannya merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap Indonesia. “Keresahan yang saya bawa hari ini banyak ya, seperti yang sudah di-share. Kami mahasiswa masih peduli, sangat peduli pada Indonesia,” ujarnya ketika diwawancara di sela-sela demo. 

Dia meminta pemerintah tak melulu menempatkan fokusnya pada program-program besutan Presiden Prabowo Subianto. “Banyak sekali keresahan dari masyarakat sipil yang kita bawa ke sini, dan kita berharap pemerintah tidak hanya mengawal MBG atau kopdes saja, tapi permasalahan yang masih banyak dirasakan oleh masyarakat,” katanya. 

Secara pribadi, Kaila mendorong agar pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.